Pemerintah Pangkas 27.000 Aplikasi, Menteri PANRB: Kalau Kebanyakan Layanan Jadi Rumit

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut, di Indonesia terdapat 27.000 aplikasi milik pegawai pemerintahan yang harus dipangkas.

Maka dari itu, pemerintah konsentrasi memacu program sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Hal itu dia sampaikan dalam acara "Pertemuan Kedua Workshop Optimalisasi Implementasi dan Capaian Target Roadmap SP4N-Lapor" secara virtual.

"Kita sekarang ada 27.000 aplikasi. Presiden sudah memberikan arahan tidak boleh lagi ada aplikasi baru, tidak boleh satu inovasi satu aplikasi karena kalau banyak aplikasi rakyat akan rumit untuk mendapatkan layanan ini," kata dia, Selasa (11/7/2023).

Baca juga: Sri Mulyani Keluhkan 24.000 Aplikasi Pemerintah Bikin Boros Anggaran, Menkominfo: Akan Ditutup

Anas mengungkapkan, kerap para vendor mendekati pejabat yang baru dilantik menawarkan pembuatan proyek digitalisasi.

"Kadang kita ini baru menjabat vendor sudah di dekat. Pada setiap pejabat baru, ada vendor baru, ada aplikasi baru. Kita tidak boleh lagi. kita sedang kontrol pembelanjaan aplikasi mereka," ucapnya.

Mantan Kepala LKPP ini juga mengingatkan kementerian, lembaga, dan pemda, tiap ada wacana belanja negara atau daerah harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian PANRB.

"Kalau teman-teman tetap membelanjakan dan menganggarkan tetapi tidak tanpa persetujuan atau approve dari Kementerian PANRB, kedepan akan jadi temuan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," tegas Anas.

Baca juga: Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Pemerintah kata Anas, ingin mencontoh Inggris dan Estonia. Di Inggris saja awalnya memiliki 2.000 situs, namun kini telah menjadi 1 situs. Sedangkan Estonia menjadi negara terbaik akan pelayanan digitalnya.

"Kecuali satu masalah perceraian saja yang tidak dikerjakan dengan digital di Estonia dan kita belajar banyak dari sana yang menarik," ucapnya.