Sebut Industri Perunggasan Carut Marut, DPR Salahkan Kementan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyebut industri perunggasan sedangan carut marut. Penyebab kata dia, karena ketidakseriusan Kementerian Pertanian (Kementan).

Hal ini dia ungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Asosiasi Perunggasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/9/2023).

"Jadi carut marutnya ini, selaku Ketua Komisi IV DPR RI dan saya pribadi, ini dimulai dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) sendiri. Saya tidak akan mencabut kata-kata saya ini," kata Sudin.

Baca juga: Antisipasi El Nino, Kementan Siap Jaga Keberlanjutan Produksi Tanaman Perkebunan

Ia menyoroti informasi soal 90 persen populasi ayam broiler dikuasai oleh industri besar, bukan peternak kecil atau UMKM. Hal itu membuat pengusaha perunggasan sulit mendapatkan stok bibit ayam broiler.

Selain itu, Sudin juga menyebut pejabat Kementan kerap tak tahu soal data. Kata dia, hal itu terungkap saat rapat dengan DPR.

"Kalau ditanya data seorang pejabat harus tanya di belakangnya, eselon 2, kalau enggak ada ke eselon 3. Padahal saya selalu sampaikan kalau menjadi pejabat itu paling tidak harus mengetahui data," kata Sudin.

Baca juga: Harga Pakan Mahal, Peternak Ayam Curhat Terpaksa Ngutang hingga Rumah Terancam Hilang

Sudin merasa Dirjen PKH beserta Kementan tidak pernah mendengarkan apa ia sarankan. Dia mengaku sudah seringkali mengingatkan hingga berbicara keras kepada Kementan.

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai, tata kelola perunggasan sangat buruk dan sudah terjadi selama bertahun-tahun. Untuk itu, ia menilai tata kelola perunggasan harus dikaji dari hulu hingga hilir.

Djarot juga mempersoalkan data-data dari Kementan.

"Misalkan data saja mereka enggak punya, data produksi jagung misalnya mereka mengatakan surplus tapi di pasar enggak ada, dan harga naik. Ini kan kacau," kata Djarot.

Baca juga: Peternak Ayam Mengadu ke DPR, Keluhkan Harga Telur Jatuh tetapi Pakan Mahal

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Jawa Tengah, Parjuni mengeluhkan budidaya ayam broiler dikuasai 90 persen oleh industri besar, bukan peternak kecil atau UMKM.

Hal itu pun membuat mereka sulit mendapatkan stok bibit ayam broiler. Dia mengatakan, sekarang peternak sudah kalah saing dengan perusahaan besar.

"Belum urusan teknologi, mereka jauh pasti lebih menang daripada kita," katanya.

Menurut Parjuni populasi ayam broiler yang sudah dikuasai oleh perusahaan besar ini melanggar aturan. Namun menurutnya sampai saat ini tidak ada sanksi kepada perusahaan besar.

Oleh sebab itu dia berharap Komisi IV DPR bisa memanggil jajaran Kementan untuk membahas solusi dari persoalan itu.

Baca juga: Kementan Targetkan Produksi Padi 55,42 Juta Ton