Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PUPR Kebut Pembangunan Rumah Jabatan Menteri di IKN

Kompas.com - 26/09/2023, 06:47 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pembangunan 36 unit rumah jabatan menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Pekerjaan rumah tapak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ini ditargetkan selesai pada 2024, sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam rangka persiapan penyelenggaraan upacara bendera pada Peringatan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 di IKN.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, saat ini sekitar 32 unit rumah tapak untuk para menteri ini sudah terbangun. Sejalan dengan itu, pihaknya juga telah melalukan penghijauan di kawasan persil 104 dan 105.

Baca juga: Menteri PUPR: Saya Akan Jadi Salah Satu yang Pertama Tinggal di IKN

“Saat ini sudah ada 32 unit rumah yang terbangun dan sisa 4 unit yang akan segera dibangun. Kami akan mempercepat proses pembangunan Rumah Jabatan Menteri di IKN dan ditargetnya pertengahan tahun 2024 mendatang seluruh unit rumah telah terbangun dan siap huni,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2023).

Adapun pembangunan kontruksi rumah dilaksanakan secara pararel dengan penataan landscape. Penghijauan dan penataan pedestrian bagi pejalan kaki di sekitar lokasi pembangunan juga dilakukan supaya kondisi lingkungan tetap terjaga dan nyaman untuk dihuni.

"Kami juga memasang panel surya sehingga memaksimalkan pemanfaatan energi listrik di unit hunian. Kami juga meminta agar pohon-pohon yang ada tidak ditebang, sekaligus terus melakukan penanaman pohon agar lingkungan tetap hijau dan asri," ucapnya.

Sebanyak 24 unit rumah tapak jabatan menteri persil 104 dibangun di atas lahan seluas 10,6 hektar. Sementara, rumah tapak jabatan menteri persil 105 sebanyak 12 unit dibangun di atas lahan seluas 9,1 hektar.

Seluruhnya dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meubellair, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sedangkan untuk proses konstruksinya, telah dimulai sejak Desember 2022 lalu.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut, selain pembangunan rumah tapak jabatan menteri, pihaknya juga tengah menyiapkan pembangunan rumah susun (rusun) atau partemen untuk ASN/TNI/Polri di IKN.

"Kontraknya sudah dimulai pada Agustus 2023 kemarin. Dan saat ini sedang penyiapan lahan,” kata Menteri Basuki.

Baca juga: Bermalam di IKN, Sri Mulyani: Merdu Suara Serangga dan Jangkrik...

Baca juga: Cerita Jokowi, Dulu Dicuekin Saat Tawarkan IKN ke Calon Investor, Sekarang Pada Minta...

Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Kalimantan II H. Hujurat menambahman, pembangunan rumah tapak jabatan menteri juga didesain untuk merespon kondisi topografi berkontur.

“Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri terdiri dari 2 tipe rumah yang mengikuti kontur lahan, yaitu tipe upslope dan downslope,” jelas Hujurat.

Tipe upslope yang dibangun sebanyak 25 unit diperuntukkan bagi hunian yang berada pada punggungan bukit, dengan elevasi belakang rumah lebih tinggi daripada elevasi jalan.

Sementara tipe downslope yang dibangun sebanyak 11 unit, diperuntukkan bagi hunian yang berada di lereng bukit sehingga elevasi belakang rumah lebih rendah daripada elevasi jalan.

“Selain didesain untuk mengikuti kontur lahan sehingga meminimalisir cut and fill, rumah tapak jabatan menteri juga didesain untuk responsif terhadap iklim dan bencana. Diterapkan pula sistem Smart Design Building dengan akses 100 persen terhadap internet dan wi-fi sehingga menjadi kawasan cerdas terpadu,” tutur Hujurat.

Baca juga: Jokowi: Investasi di IKN Tidak akan Sia-sia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

Whats New
Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Whats New
Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Whats New
Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Whats New
Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Whats New
OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

Whats New
Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Whats New
OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin 'Student Loan' Khusus Mahasiswa S-1

OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin "Student Loan" Khusus Mahasiswa S-1

Whats New
Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Whats New
Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Whats New
Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Whats New
Tinjau Fluktuasi Bapok, KPPU Lakukan Sidak Serentak di Sejumlah Pasar

Tinjau Fluktuasi Bapok, KPPU Lakukan Sidak Serentak di Sejumlah Pasar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com