Jokowi Ingin Moda Transportasi di Jabodebek Terintegrasi dan Diurus oleh Satu Organisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem moda transportasi publik yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) diintegrasikan dalam kurun satu bulan ke depan.

"Tadi Presiden meminta kami untuk mengintegrasikan sistem moda di Jabodebek. Jadi jangan terpecah-pecah, ada BUMN, pemda, pusat, jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi," ujar Luhut, dilansir dari Antara, Rabu (27/9/2023).

Luhut menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar proses integrasi moda transportasi publik tersebut dilakukan selama satu bulan ke depan untuk proses penyusunan struktur organisasi tunggal.

Selain itu, kata Luhut, kebijakan itu juga mengatur tentang sistem transaksi tiket perjalanan yang terintegrasi.

Baca juga: Luhut: Presiden Jokowi akan Soft Launching Kereta Cepat Jakarta-Bandung 1 Oktober 2023

"Bagaimana orang bisa beli karcis terusan, nanti karcis bulanan, untuk satu angkutan. Misal dari Bogor naik LRT, terus mungkin nanti campur dengan bus Transjakarta dan seterusnya," katanya.

Perjalanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan terintegrasi dengan layanan Lintas Raya Terpadu (LRT) dan TransJakarta, kata Luhut.

"Jadi intinya kami akan kurangi kendaraan pribadi, dengan mendorong perbaikan kendaraan-kendaraan publik yang dibuat nyaman dengan tentu ongkos yang sangat memadai," ucap Luhut.

Menurut Luhut, pemanfaatan kendaraan berbahan bakar minyak memicu polusi yang menelan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah.

Salah satu solusi yang kini ditempuh pemerintah adalah menyiapkan moda transportasi umum bertenaga listrik yang ramah lingkungan dan nyaman bagi pengguna.

"Misalnya bus listrik, kan harganya lebih mahal dari bus diesel, ya kita kasih (subsidi) 15 tahun daripada 10 tahun masa pembayarannya sehingga cost-nya turun," katanya.

Luhut menargetkan seluruh tahapan dari kebijakan itu rampung dalam satu bulan ke depan dalam mempersiapkan bentuk organisasi hingga kebijakan subsidi.

"Nanti kita cari bentuknya selama satu bulan ini akan list down semua permasalahannya. Nanti akan kita tanya dari pendapat publik juga bagaimana kira-kira eloknya organisasinya ini kita buat, kita dengarkan pendapat semua orang nanti," kata Luhut.

Baca juga: Kereta Cepat Whoosh Vs Argo Parahyangan, Mana yang Lebih Dipilih Masyarakat?