Tantangan yang Dihadapi Pekerja Lepas di Indonesia, Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah pekerja lepas atau freelancer di Indonesia cukup banyak, yakni mencapai 33,34 juta orang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020. Namun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi pekerjaan lepas di Indonesia.

Namun demikian, data tersebut tidak menunjukkan industri yang ditopang oleh pekerja lepas, dan cenderung bersisipan dengan pekerja paruh waktu dari sektor informal dan pekerja temporer dari sektor perkebunan dan ekstraksi.

Menurut Aditya Sani, founder dan CEO Briefer, platform kerja yang didedikasikan untuk para profesional dan spesialis di industri komunikasi, ada beberapa tantangan yang dihadapi dan harus diatasi dalam ekosistem pekerja lepas di Indonesia, khususnya di industri komunikasi.

Baca juga: Dana Darurat Penting Dimiliki Pekerja Freelance, Mengapa?

SHUTTERSTOCK/GAUDILAB Ilustrasi pekerja freelance atau freelancer.

"Di antaranya adalah kurangnya kajian-kajian yang mendalam, tidak adanya regulasi yang mengatur standar biaya dari jasa yang ditawarkan, tidak adanya kepastian kesejahteraan dan perlindungan sosial, serta sistem pembayaran yang kurang aman," kata Aditya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/10/2023).

Briefer mempublikasikan kajian awal yang berjudul “The Rise of Platform Work on Communication Industry in Indonesia: Understanding The Ecosystem."

“Kami berharap dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, dan minimal melakukan kolaborasi kajian agar dapat memberikan solusi dan teknologi yang lebih tepat guna bagi pekerja dan pengguna jasa pekerja lepas,” tutur Aditya.

Sementara itu, Celixa Yovanka, Communications Lead Briefer mengungkapkan, platform kerja menjadi game changer terutama bagi pekerja lepas di industri komunikasi Indonesia.

Baca juga: Satgas OJK Imbau Masyarakat Waspadai Penipuan Lowongan Kerja Freelance

Selain menghadirkan fleksibilitas kerja yang baik, platform kerja memiliki potensi untuk mendukung pemerataan kesempatan kerja antar daerah.

"Studi ini dapat mendukung dalam membuat kebijakan untuk menimbang arah selanjutnya guna mendorong pekerja lepas mendapatkan hak pekerja yang lebih baik lagi," sebut Celixa.