JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 669,56 triliun hingga akhir September 2023.
Realisasi tersebut baru mencapai 66,9 persen dari target yang ditetapkan, dan turun 0,72 persen dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu.
Berdasarkan dokumen APBN KiTa edisi Oktober 2023, realisasi belanja K/L utamanya dipengaruhi oleh persiapan pelaksanaan Pemilu, pelaksanaan pembangunan IKN, pembangunan infrastruktur prioritas, hingga penyaluran bantuan sosial (bansos).
Baca juga: Menkeu: Surplus APBN September 2023 Capai Rp 67,7 Triliun
Dari total realisasi belanja K/L tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tercatat menjadi K/L dengan realisasi belanja terbesar.
Kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu telah merealisasikan belanja sebesar Rp 97 triliun, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 90,1 triliun.
Besarnya realisasi itu utamanya digunakan untuk belanja modal terkait modernisasi alat utama sistem senjata (alutisista) TNI yang dilakukan oleh Kemenhan.
Mengekor Kemenhan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di urutan kedua K/L dengan realisasi belanja terbesar, yakni Rp 82,1 triliun, juga lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar Rp 80,7 triliun.
Baca juga: APBN 2024 Disebut Penting untuk Dorong Kelancaran Logistik dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Kinerja realisasi belanja modal Polri digunakan untuk belanja terkait peralatan dan mesin dengan pemanfaatan antara lain untuk pengadaan material khusus.
Lalu, peringkat ketiga K/L dengan belanja terbesar ditempati oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono itu telah merealisasikan belanja sebesar Rp 76,2 triliun, jauh lebih besar dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 60,9 triliun.