Pemerintah Andalkan APBN untuk Jaga Inflasi dan Daya Beli Masyarakat

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan empat agenda prioritas yang harus diselesaikan pada 2023-2024, salah satunya adalah pengendalian inflasi. 

Pada tahun 2022, tingkat inflasi meningkat signifikan akibat eskalasi tensi geopolitik yang dibarengi dengan momen pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 sehingga berdampak pada terjadinya gejolak harga komoditas global. 

Dalam koridor kebijakan fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki fungsi stabilisasi, yaitu berperan sebagai shock absorber terhadap gejolak perekonomian. 

Pada tahun 2022, ketika inflasi di berbagai negara meningkat secara signifikan, peran APBN dioptimalisasi untuk meredam dampak dari tingginya gejolak harga komoditas global bagi Indonesia. 

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menginisiasi berbagai program perlindungan sosial untuk melindungi kelompok miskin dan rentan. 

Baca juga: Kemenkeu: Mengelola Uang Negara Tak Lazim Pakai Perhitungan Utang Per Kepala

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN selalu digunakan secara efektif.

"Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja keras untuk mengendalikan tantangan pandemi dan mempercepat momentum pemulihan ekonomi Indonesia," tutur Sri Mulyani melalui keterangan persnya, Jumat (22/9/2023).

Dia berharap, APBN menjadi instrumen utama dan diandalkan dalam mengelola berbagai potensi gejolak perekonomian dalam negeri.

“APBN harus kami jaga untuk menjadi instrumen yang sehat dan sustainable karena agenda pembangunan kita masih sangat banyak," ujarnya.

Oleh karenanya, APBN diharapkan akan terus optimal dalam menjalankan perannya sebagai shock absorber, terutama dalam menghadapi perekonomian yang penuh ketidakpastian pada tahun-tahun mendatang. 

Baca juga: Viral 1 Penduduk RI Tanggung Utang Pemerintah Rp 28 Juta, Ini Kata Kemenkeu

Pemerintah juga melakukan intervensi harga dan menjaga ketersediaan stok serta cadangan pangan. Hal ini diperlukan untuk menjaga level harga dan mengendalikan inflasi.

Meskipun harga beberapa komoditas pangan di Indonesia dan beberapa negara sempat naik akibat El Nino, inflasi pangan masih terkendali. 

Pergerakan inflasi yang terus menurun tentunya tidak terlepas dari kebijakan berkesinambungan yang dilakukan secara konsisten.

Sinergi yang dilakukan seluruh pihak, baik dari sisi otoritas fiskal, moneter, dan sektor riil, telah berkontribusi terhadap tingkat harga yang terkendali. 

Komunikasi publik kepada masyarakat juga terus dilakukan sebagai langkah untuk menjaga ekspektasi inflasi. 

Baca juga: Kemenkeu Sebut InJourney Perlu PMN Rp 1,01 Triliun, Ini Alasannya