Dollar AS Tembus Rp 15.300, Kemenkeu: APBN Kita Selalu Siap dengan Segala Gejolak

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tengah berada dalam tren pelemahan. Bahkan, pada Senin (14/8/2023) hari ini kurs rupiah terhadap dollar AS telah menembuh Rp 15.300.

Lantas, apakah pelemahan rupiah tersebut akan menyebabkan anggaran belanja subsidi pemerintah membengkak?

Pasalnya, nilai tukar rupiah merupakan salah satu komponen penetapan besaran subsidi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pelemahan rupiah yang terjadi belakangan belum akan berdampak terdampak terhadap anggaran belanja subsidi pemerintah. Pasalnya, jika dilihat secara rata-rata tahun kalender (year to date/ytd), nilai tukar rupiah masih dikisaran Rp 15.100 per dollarAS.

Baca juga: IHSG Awal Sesi Merah, Rupiah Melemah Tembus Rp 15.302 Per Dollar AS

Nilai rata-rata tersebut sebenarnya sudah lebih tinggi dari asumsi makro dalam APBN 2023, yakni sebesar Rp 14.800 per dollar AS. Akan tetapi, Febrio bilang, pelemahan rupiah sudah diantisipasi dan sudah tercakup dalam skenario pemerintah.

"Kalau APBN kan kita udah selalu forward looking dan kita sudah dalam 3 tahun ini kan kita selalu siap dengan segala gejolak," ujar dia, di Jakarta, Senin (14/8/2023).

Lebih lanjut ia bilang, langkah antisipatif pemerintah juga terefleksikan dari penetapan defisit anggaran tahun ini yang dinilai konservatif, yakni sebesar 2,8 persen. Dengan target defisit tersebut, pemerintah disebut sudah siap dengan berbagai sentimen ketidakpastian global, termasuk pelemahan rupiah.

"Kita siap dengan skenario-skenario dan ini sesuatu yang sudah kita antisipasi," katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengungkapkan adanya potensi realisasi belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan elpiji yang lebih tinggi dari anggaran pada tahun ini. Hal ini utamanya disebabkan oleh konsumsi energi subsidi yang belum bisa dikendalikan.

Baca juga: Nilai Ekonomi Digital ASEAN Capai 194 Miliar Dollar AS, 40 Persennya Dikuasai RI

"Mengenai risiko pelampauan kuota untuk subsidi dan kompensasi BBM, elpiji, serta listrik, memang kami terus mencermati hal tersebut karena ada potensi untuk itu," tutur dia, dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (11/8/2023).

Sebagai informasi, realisasi belanja subsidi energi pemerintah mencapai Rp 145,69 triliun sampai dengan Juli 2023. Realisasi ini sebenarnya baru setara 43 persen dari alokasi yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 339,6 triliun.

Adapun realisasi belanja subsidi energi terdiri dari subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 48,5 triliun, subsidi elpiji 3 kilogram sebesar Rp 37,7 triliun, dan subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp 59,7 triliun.

Baca juga: Wamen BUMN Sebut Waskita Bakal Jadi Anak Usaha Hutama Karya di 2024