Bertemu Praktisi, Menteri PANRB Detilkan Akselerasi Transformasi Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) intensif mendorong agenda reformasi birokrasi nasional dengan mengakselerasi transformasi digital pemerintahan melalui berbagai inisiatif dan kebijakan. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bertemu dengan sejumlah praktisi dan ahli digital untuk meminta masukan terkait percepatan transformasi digital pemerintahan.

“Transformasi digital pelayanan publik dijalankan lewat skema Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah menyiapkan govtech untuk mengintegrasikan semua layanan secara bertahap sesuai arahan Presiden Jokowi. Hari ini kami mendapat banyak insight dari para digital expert tentang strategi, implementasi, dan komunikasi transformasi digital tersebut,” ujar Anas, Senin (6/11/2023).

Anas mengatakan, digitalisasi adalah “jalan tol” pelayanan publik. Digitalisasi akan mempercepat dan mengintegrasikan beragam pelayanan publik, sehingga dampaknya lebih optimal ke masyarakat, mulai untuk mengejar target pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan masyarakat.

Baca juga: Tak Perlu Gedung Baru, Menpan-RB Percepat Hadirnya Mal Pelayanan Publik

Anas menyampaikan, arah transformasi digital Indonesia sudah berada di jalur yang tepat sebagaimana praktik baik di negara dengan e-government terdepan, seperti Inggris, Estonia, dan Australia. Anas menekankan pentingnya transformasi digital agar pelayanan publik semakin cepat dan mudah.

“Masukan dari teman-teman praktisi dan ahli digital semakin mendetilkan arah percepatan transformasi digital pelayanan publik,” ujar Anas.

“Ini memang tidak mudah. Di sejumlah negara juga memiliki pengalaman serupa dengan Indonesia. Di Inggris, misalnya, dari sebelumnya ada ribuan aplikasi, diintegrasikan ke 75 aplikasi. Juga ada 2.000 layanan berbasis web di Inggris yang kemudian diintegrasikan ke dalam satu portal pelayanan publik. Artinya di Inggris awalnya sama dengan Indonesia, dengan skala yang berbeda. Namun kemudian ada integrasi yang memudahkan rakyat,” papar Anas.

Baca juga: Penghapusan Tenaga Honorer, Menpan-RB: Semua Skema Sedang Disimulasikan

Di Indonesia sendiri ada puluhan ribu aplikasi di lingkungan pemerintah. Berdasarkan arahan Presiden Jokowi integrasi tersebut harus dilakukan, secara bertahap diintegrasikan agar tidak menyusahkan rakyat.

“Sekarang kalau mau akses izin A, masuk ke aplikasi A; mau urus dokumen B, masuk ke aplikasi B. Ini yang akan diintegrasikan,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu.

Anas mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan Perpres Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang akan melipatgandakan langkah transformasi di Tanah Air.

Baca juga: Sistem Rekrutmen ASN Transparan, Menteri PANRB: Putrinya Pak Jokowi Saja Tidak Lolos Tes