Komisi IV DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementan Rp 5,83 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV DPR RI menyetujui usulan anggaran belanja tambahan (ABT) Kementerian Pertanian tahun 2023 sebesar Rp 5,83 triliun atau sebesar Rp 5.827.860.770.000.

Pertambahan anggaran itu untuk mempercepat produksi jagung dan padi di tahun ini.

"Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Pertanian yang akan digunakan untuk percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung diantaranya melalui penyediaan benih, alsintan, prasarana dan sarana pertanian hingga bimbingan teknis sebesar Rp 5.827.860.770.000 tahun anggaran 2023," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini saat Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian di DPR RI, Senin (13/11/2023).

Baca juga: Genjot Produksi Padi dan Beras, Mentan Amran Minta Tambahan Anggaran Rp 5,83 Triliun

"Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan," sambung Erma Rini.

Sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa tambahan anggaran itu dalam rangka upaya peningkatan produksi padi dan jagung melalui penyediaan benih, alsintan, pupuk, dan pestisida, optimalisasi lahan rawa insentif bagi petugas lapangan, serta bimbingan teknis.

Menurut dia, usulan ABT tersebut sudah lebih dahulu disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Surat Menteri Pertanian Nomor B-241/RC.110/M/11/2023 pada tanggal 6 November 2023.

Kemudian Mentan Amran menuturkan, berdasarkan hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dari jumlah usulan Rp 5,8 triliun itu, kemungkinan besar hanya sebagian yang bisa dilakukan pada akhir 2023.

Untuk menjaga keberlanjutan kegiatan pada 2024, Kementan disarankan untuk melakukan reprioritasi pemanfaatan anggaran reguler Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024.

“Selanjutnya kekurangan anggaran reguler tahun 2024 nanti dapat diusulkan kembali melalui ABT Tahun Anggaran 2024,” kata Amran.

Baca juga: Mentan Ungkap Rencana Pembangunan Pabrik Gula Rp 3 Triliun di Papua