Jokowi Terbitkan Aturan Baru, Penyidikan Pidana Cukai Bisa Disetop asalkan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan baru terkait tindak pidana cukai yang bisa dihentikan proses penyidikannya. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi jika ingin penyidikan dihentikan.

Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomort 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

Beleid tersebut diteken Jokowi pada 22 November 2023, serta diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

Baca juga: Setoran Bea dan Cukai Turun 13,6 Persen, Ini Penyebabnya

SHUTTERSTOCK/DICKY ALGOFARI Ilustrasi uang rupiah, nilai tukar rupiah.

Menurut beleid tersebut, menteri yang dimaksud adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Maka dalam hal ini, artinya Menteri Keuangan.

Lebih lanjut pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan atas tindak pidana yang terkait dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Syarat lainnya yakni tersangka tindak pidana yang ingin penyidikan kasusnya dihentikan sementara waktu, harus terlebih dahulu membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Baca juga: Industri Hasil Tembakau Dinilai Tertekan, Pengusaha Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Cukai Tahun 2024