PLN Bakal Terapkan Teknologi Penyimpanan Karbon pada 19 PLTU Batu Bara

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) melalui anak usahanya PLN Indonesia Power terus mendorong dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan. Salah satunya dengan penerapan carbon capture storage (CCS) atau teknologi penangkap dan penyimpan karbon pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam sesi diskusi panel di Indonesia Pavilion saat pergelaran United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) COP28 yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian untuk memprioritaskan retrofit CCS pada pembangkit listrik berbasis fosil. Perusahaan pun telah memetakan 19 pembangkit fosil berkapasitas besar serta potensi kapasitas penyimpanannya.

"Kami bersama PLN berkomitmen penuh untuk mengakselerasi dekarbonasi di Indonesia. Salah satu programnya adalah pengembangan CCS untuk 19 PLTU batu bara PLN, di mana 9 PLTU milik PLN IP," ujarnya, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (8/12/2023).

Baca juga: PLTU Batu Bara Disetop, Co-Firing Biomassa dan Teknologi CCS Jadi Pilihan

Ia menuturkan, ke depannya PLN akan menjalin kerja sama dengan mitra profesional untuk melakukan kajian teknis lebih lanjut dan melaksanakan uji coba penerapan CCS pada pembangkit listrik.

Selain itu, PLN akan mengusulkan regulasi yang memungkinkan proyek CCS dapat meningkatkan ketersediaan penyimpanan karbon di semua negara dan dukungan pendanaan.

PLN juga akan menjajaki opsi pembiayaan untuk proyek CCS agar layak secara ekonomi bagi industri ketenagalistrikan di Indonesia dengan kombinasi kepemilikan dan pajak karbon.

"Program ini untuk mendukung transisi energi menuju net zero emission di 2060," kata Edwin.

Baca juga: Dukung Nol Emisi, Bank Mandiri Kurangi Pembiayaan PLTU Batu Bara

Selain pengembangan penerapan CCS pada PLTU, upaya PLN dalam mendorong dekarbonisasi dilakukan pula dengan mendesain ulang Rencana Usaha Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL) nasional.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam diskusi berbeda di COP28, yang bertema "Enabling a Just and Managed Transition for Coal".

Ia menjelaskan, dalam RUPTL terbaru, PLN menghapus rencana penambahan 13 gigawatt (GW) PLTU berbasis batu bara. Langkah ini diyakini mampu menghindarkan emisi hingga 1,8 miliar metrik ton CO2.

"Kami memahami bahwa kami perlu menciptakan lebih banyak ruang untuk pengembangan energi terbarukan," katanya.

Baca juga: ADB Bakal Biayai Percepatan Pensiun Dini PLTU di Indonesia

Darmawan bilang, dekarbonisasi menjadi hal penting penting mengingat emisi sektor ketenagalistrikan di Indonesia saat ini mencapai 260 juta metrik ton. Jika dibiarkan, jumlahnya akan meningkat menjadi 1 miliar metrik ton pada 2060.

Namun, diakuinya, dalam upaya transisi energi ini tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah pendanaan untuk pensiun dini PLTU batu bara. Maka dari itu, PLN bekerja sama dengan Asian Develoment Bank (ADB) dan merancang mekanisme pendanaan yang disebut Energy Transition Mechanism (ETM).

"Dengan perpaduan pembiayaan ramah lingkungan, kami dapat memperoleh dana berbiaya rendah. Dengan ini, kami bisa mengakuisisi pengembang proyek lama dan biayanya lebih rendah daripada kami dapat mempercepat pengembaliannya," ucap Darmawan.

Baca juga: PLTU Cirebon-1 Bakal Pensiun Dini Tahun Ini