BPR Bangkrut, LPS: Rata-rata Bisa 7 Bank Per Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan tahun depan masih akan diwarnai dengan tren bangkurtnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Ketua Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, hal tersebut masih dipengaruhi oleh lemahnya tata kelola dan adanya kecurangan (fraud) yang kerap terjadi di BPR.

"Jadi BPR tetap mungkin jatuh, seperti yang saya bilang, rata-rata bisa 7 BPR per tahun. Ke depan mungkin akan seperti itu," kata dia usai acara Malam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia, Jumat (15/12/2020).

Baca juga: OJK Cabut Izin Usaha BPR Persada Guna karena Tak Cukup Modal

Ia menambahkan, BPR yang bangkrut biasanya tidak merujuk pada besaran aset yang dimiliki. Baik BPR kecil maupun yang besar bisa saja jatuh dan bangkrut.

Pasalnya, masalah utama bangkrutnya BPR adalah lemahnya tata kelola di dalam perusahaan. Sebaliknya BPR bangkrut justru jarang disebabkan oleh masalah ekonomi yang memburuk.

Purbaya sendiri mengaku optimistis akan tetap mampu menjamin simpanan nasabah. Hal ini didukung juga oleh pertambahan aset LPS setiap tahunnya.

Adapun pertambahan aset LPS setiap tahun dapat mencapai Rp 24 triliun. Aset LPS pada 2024 diprediksi akan menembus Rp 230 triliun. "Tambah kaya, tambah siap, jadi uang Anda saya jamin," imbuh dia.

Tahun ini terdapat 4 BPR yang tutup dan telah ditangani oleh LPS.

Secara rinci, 4 BPR tersebut adalah BPR Bagong Inti Marga (BIM) di Jawa Timur, Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (BPR KRI) di Jawa Barat, BPR Indotama UKM Sulawesi, dan BPR Persada Guna di Jawa Timur.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta BPR yang kekurangan modal untuk segera berkonsolidasi atau merger agak memenuhi kecukupan modal.

Baca juga: Terus Bertambah, Ini Daftar BPR yang Ditutup OJK pada 2023

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, secara umum semua grup BPR saat ini telah menjadi satu.

"Nanti kami akan konsolidasikan yang modalnya itu belum tercapai. Nanti kami mergerkan kalau BPR tidak dapat menyelesaikan masalah permodalan," kata dia usai acara The Finance Executive Forum 2023, Selasa (14/11/2023).

Namun demikian, ketika ada BPR yang terindikasi melakukan kecurangan (fraud), OJK akan menyelesaikan permasalahan melalui LPS.

"Kalau ada BPR bermasalah, apalagi yang fraud, kami terpaksa selesaikan dengan LPS," imbuh dia.

OJK telah menargetkan untuk mengabungkan grup BPR agar jumlahnya dapat menjadi sekitar 1.000 dari jumlahnya saat ini sekitar 1.600 entitas.

Baca juga: Banyak BPR Tutup, Bos LPS: Sebagian Besar karena Mismanagement