Pemerintah Pastikan Utang Digunakan untuk Pembangunan PSN Secara Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan memastikan pinjaman yang dilakukan pemerintah digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional (PSN), dapat berjalan dengan optimal.

Direktur Pinjaman dan Hibah, DJPPR Kementerian Keuangan Dian Lestari mencatat, posisi utang pemerintah hingga 30 November 2023 sebesar Rp 8.041,01 triliun.

Utang tersebut didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 7.048,9 triliun (88,61 persen dari total utang) dan pinjaman sebesar Rp 916,03 triliun (11,39 persen dari total utang).

Baca juga: BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja hingga 24 Februari 2024, Simak Persyaratannya

Khusus utang melalui pinjaman, terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 886,07 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 29,97 triliun. Pinjaman luar negeri paling banyak berasal dari pinjaman multilateral (Rp 540,02 triliun) disusul pinjaman bilateral (Rp 268,57 triliun).

Dian menyampaikan, selain untuk membiayai proyek strategis, pinjaman juga digunakan untuk memenuhi pembiayaan defisit APBN.

“Pemerintah terus berupaya agar proyek-proyek yang dibiayai melalui pinjaman dapat terlaksana secara optimal, sehingga manfaat yang diperoleh masyarakat dapat maksimal,” tutur Dian dalam keterangan resminya, Minggu (31/12/2023).

Baca juga: Antrean Panjang, Kemenhub Sediakan Shuttle Bus Gratis ke Bandara Ngurah Rai

Dian memerinci, sejauh ini sudah banyak proyek prioritas nasional yang dibiayai melalui pinjaman. Di antaranya, pembangunan infrastruktur jalan tol Cisumdawu, jalan tol Medan-Kualanamu, jalan tol Solo-Kertosono, pembangunan Pelabuhan Patimban, dan MRT Jakarta.

Lalu, proyek-proyek untuk institusi pendidikan, seperti pembangunan ITB, pembangunan UGM, dan pengembangan UIN Sunan Ampel. Juga proyek-proyek untuk fasilitas kesehatan, seperti pembangunan RS Universitas Indonesia, RSAU Sutomo Pontianak, dan RSPAL Ramelan.

Ada juga pengembangan fasilitas kelistrikan seperti PLTPB Ulubelu dan PLTA Asahan III, program pengembangan pertanian dan pedesaan Read Programme, dan fasilitas air bersih masyarakat melalui Pamsimas II.

Baca juga: Siap-siap, Biaya Admin BCA Bakal Naik Mulai 19 Januari 2024

Menurut Dian, proyek-proyek pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman tersebut telah memberikan dampak positif pada masyarakat, terutama dalam menggerakkan ekonomi di daerah.

“Sebagai contoh, pembangunan jalan tol itu dapat memperkuat konektivitas antar daerah sehingga akan mempercepat jalur distribusi. Hal ini akan merangsang pertumbuhan perekonomian di daerah-daerah sekitarnya,” jelasnya.

Kemudian menurutnya, salah satu manfaat dari pembangunan proyek-proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri pada umumnya didukung dengan teknologi terkini, sehingga dapat diperoleh transfer teknologi bagi industri dalam negeri.

Baca juga: Berlaku 1 Januari 2024, Ini Aturan Baru Bunga dan Denda Keterlambatan Pinjol

“Pertimbangan dalam pemanfaatan pinjaman untuk membiayai proyek/kegiatan adalah cenderung memiliki output yang lebih baik melalui teknologi terkini dan sharing experience yang dimiliki oleh lender,” pungkasnya.