Bos OJK Beberkan Kondisi Sektor Keuangan RI Sepanjang 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar membeberkan perkembangan industri jasa keuangan nasional hingga pengujung tahun 2023.

Menurutnya, sepanjang 2023 indikator perekonomian global masih menunjukkan adanya potensi perlambatan pertumbuhan di beberapa negara, khususnya negara-negara di Uni Eropa dan China.

Namun, perlambatan pertumbuhan itu mendorong inflasi kian menurun dan mendekati target masing-masing negara, sehingga membuat ruang penurunan suku bunga bank sentral semakin terbuka pada 2024.

"Di Amerika Serikat, The Fed mengisyaratkan akan menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 75 bps di tahun 2024," ujar Mahendra, dalam konfrensi pers hasil RDK OJK, Selasa (9/1/2024).

Baca juga: Bos OJK Beberkan Dampak Perang Rusia dengan Ukraina ke Sektor Keuangan RI

Selain kebijakan moneter, pasar juga mencermati perkembangan geopolitik ke depan yang diwarnai potensi eskalasi ketegangan di Laut Merah imbas dari konflik Palestina Israel.

Kemudian, Mahendra bilang, pasar juga menyoroti penyelenggaran pemilihan umum yang dilakukan di berbagai negara, mulai dari Indonesia, AS, Taiwa, hingga India, dan mencakup 50 persen populasi.

"Secara umum sentimen di pasar keuangan global cenderung positif pada Desember 2023 didukung oleh ekspektasi penurunan suku bunga Fed Fund Rate dan narasi soft landing AS," tutur Mahendra.

Baca juga: Kemenkeu Sebut Sektor Keuangan RI Belum Berkembang, Apa Sebabnya?

Dengan melihat perkembangan-perkembangan tersebut, Mahendra menilai, sektor jasa keuangan RI masih stabil, selain mendapat sentimen positif global, dukungan juga muncul dari permodalan, likuiditas, dan permodalan yang terjaga.

Kemudian, kondisi fundamental perekonomian RI yang positif juga menopang kinerja sektor jasa keuangan, khususnya pasar keuangan RI.

"Volatilitas baik dipasar saham, surat utang, maupun nilai tukar juga terpantau menurun," kata Mahendra.

"Namun begitu masih perlu dicermati perkembangan permintaan domestik kedepan, seiring masih berlanjutnya penurunan inflasi inti, penurunan optimisme konsumen serta melandainya penjualan ritel dan kendaraan bermotor," ucapnya.

Baca juga: Kebijakan OJK Dinilai Efektif Jaga Stabilitas Sektor Keuangan

Sektor keuangan RI 2023 menurut Kemenkeu

Sebelumnya, Kemenkeu menilai ektor keuangan di Indonesia belum mencapai pertumbuhan yang diharapkan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu RI Febrio N. Kacaribu beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki 270 orang penduduk dengan nilai ekonomi sebesar 1,3 triliun dollar AS. Lalu, berdasarkan gross domestic product (GDP), perekonomian Indonesia menempati posisi ke-16 di seluruh dunia.

"Tetapi sektor keuangannya masih underdeveloped, contohnya perbankan itu size terhadap GDP masih sekitar 50-an persen. Belum lagi untuk yang nonbank. Untuk itu didorong melalui Omnibus Law sektor keuangan," kata dia dalam Bank BTPN Economic Outlook 2024, Rabu (22/11/2023).

Selanjutnya, sektor dana pensiun dan asuransi masih memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) yang rendah. Pada 2022, aset dana pensiun baru berkontribusi 6,9 persen dari PDB Indonesia.

Hal itu dinilai tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat literasi dari kelas menengah.

"Reformasi di beberapa sektor nonbank ini akan menjadi PR (pekerjaan rumah) yang sangat besar untuk kita beberapa tahun ke depan," imbuh dia.