Bos Bulog Pastikan Bantuan Pangan Beras Tidak Dipolitisasi

Kompas.com - 11/01/2024, 20:20 WIB

Elsa Catriana,

Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

Elsa Catriana

Penulis

Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

Lihat Foto

Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Bayu Krisnamurthi (Dok. Bulog)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan penyaluran bantuan pangan beras tidak dipolitisasikan.

Hal itu untuk merespons penyaluran program Bantuan Pangan Beras yang digelontorkan di 2024 bertepatan di momentum kampanye Pemilu. Penyaluran itu pun disebut-sebut rawan dipolitisasikan.

Bayu bilang pihaknya yang ditugaskan sebagai penyalur tetap akan menyalurkan bantuan tersebut sesuai dengan data yang diberikan oleh Kemenko PMK.

SHUTTERSTOCK/KAISARMUDA Ilustrasi beras Bulog.

“Bulog itu pelaksana, datanya dikasih, kita melaksanakan dan menyediakan stok dan menyalurkannya. Bagi kami urusannya adalah keluarga KPM itu menerima 100 kilogram beras dan bisa kita pertanggungjawabkan prosesnya. itu saja, yang lain kita enggak ikut mikir," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Bayu juga memastikan pada saat penyaluran, pihaknya tidak menggunakan atribut capres-cawapres di kemasan bantuan pangan itu.

"Kami sangat komitmen ketat melakukan program ini supaya betul-betul ini adalah program negara. Ini punya rakyat, bagi kami politisasinya itu ya urusan politisi lah. Kami melaksanakan tugasnya,” kata dia.

Sementara untuk pengawasan, pihaknya meminta Bawaslu dan Satgas Pangan bisa bekerjasama.

“Saya kira beliau semua sudah tahu apa yang dilakukan, kami akan melaksanakan saja," pungkasnya.

Adapun sebelumnya, pegiat Pemilu dan Ketua Bawaslu periode 2017-2022 Abhan menanggapi soal dugaan politisasi bantuan sosial atau Bansos dalam ajang Pemilu 2024.