Kiat Prabowo Berantas KKN: Gaji Pejabat Harus Besar

KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, menegaskan tekad kuatnya dalam upaya pemberantasan korupsi secara sungguh-sungguh dan menyeluh.

Prabowo beranggapan, peningkatan gaji penyelenggara negara dapat secara efektif menekan tindakan korupsi. Dengan kesejahteraan yang tinggi, pejabat negara tak mudah tergiur untuk melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai," kata Prabowo saat acara Paku Integritas Capres dan Cawapres 2024 yang disiarkan YouTube Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (18/1/2024).

Bahkan apabila dibandingkan dengan direksi BUMN, sambung Prabowo, gaji pejabat eselon di Indonesia relatif masih sangat timpang.

Baca juga: Diteken Jokowi, Ini Aturan yang Bikin Pajak Hiburan Jadi 40-75 Persen

"Sekarang direksi perusahaan swasta bahkan perusahaan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan," beber dia lagi.

Prabowo menilai, pejabat harus digaji besar agar tidak korupsi. Ini karena pejabat negara adalah penanggung jawab anggaran triliunan rupiah.

"Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya, jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara," ungkap dia.

Prabowo mencontohkan, di negara maju seperti Amerika Serikat, gaji pejabatnya sangat besar, salah satunya pejabat tinggi di lembaga yudikatif. Hidupnya bahkan dijamin sampai meninggal.

Baca juga: Gibran Bahas Lagi Program Makan Siang Gratis Rp 450 Triliun, dari Mana Duitnya?

“Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis,” ujar Prabowo.

Mantan Danjen Kopassus ini berkeyakinan, meski gaji pejabat mengalami kenaikan signifikan, hal itu tidak akan berdampak buruk pada keuangan negara.

Ia bilang, selama pemerintah bisa menggenjot potensi penerimaan negara yang belum tergarap maksimal, maka kenaikan penghasilan pejabat negara bukan hal yang sulit direalisasikan.

"Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya, bukan negara miskin,” kata Prabowo.

Baca juga: Gibran Curhat, Banyak Orang Nyinyir Program Makan Siang Gratis Rp 400 Triliun

Selain masalah kesejahteraan, pemberantasan korupsi juga harus dimulai dari perilaku pejabat negara yang bisa memberi contoh yang baik.

"Pengalaman saya di tentara para pemimpin memberi contoh yang jelek anak buahnya lebih jelek lagi. Jadi kita selalu harus memimpin dengan contoh memimpin dari depan, transparan dan kita selalu menegakkan, walaupun mungkin berat, walaupun mungkin berat," ujar Prabowo.