Gibran Ungkap Jurusnya Tekan Mafia Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut digitalisasi menjadi "jurus" dalam menghadapi mafia tanah.

Ia menuturkan, saat ini pemerintah telah memiliki program One Map Policy (OMP) atau Kebijakan Satu Peta Nasional yang mencakup informasi geospasial melalui satu referensi.

"Sekarang juga ada program one map policy, ini sangat-sangat berguna sekali untuk mengurangi adanya konflik-konflik sengketa tanah, mafia tanah, dan lain-lain," ujarnya dalam acara Debat ke-4 Cawapres di Senayan JCC, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Baca juga: Kasus Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN: Hakim Banyak yang Membebaskan...

Gibran mengatakan, melalui one map policy, maka data spasial menjadi lebih pasti karena tersimpan secara digital. Oleh karena itu, dia akan melanjutkan pengembangan program one map policy jika terpilih dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Database-nya sudah digital, batas-batas tanahnya sudah ter-capture semua di database, ini akan sangat-sangat mengurangi mafia tanah," tegasnya.

Wali Kota Solo itu pun sempat menyinggung bahwa kota yang dipimpinnya menjadi salah satu yang mendapatkan predikat kota lengkap dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Predikat kota lengkap itu dikarenakan garis-garis batas pertahanan di Kota Solo sudah tergambar dengan jelas dalam database BPN yang merupakan bagian dari one map policy.

"Garis-garis batas dan tanah wilayahnya (di Kota Solo) sudah ter-capture sehingga akan mengurangi konflik-konflik tanah, mafia tanah, karena semua sudah ter-capture secara digital di database BPN. Jadi kuncunya di sini adalah digitalisasi," tutup Gibran.

Baca juga: Hindari Mafia Tanah, Aset Eks BLBI Senilai Rp 492 Miliar Dihibahkan ke 8 Instansi