UKT, Pinjol, dan Perlunya Sosialisasi Intensif OJK

KEBIJAKAN Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menyediakan fasilitas pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa lewat platform Fintech Peer to Peer Lending atau dikenal dengan istilah pinjol (pinjaman online) telah menimbulkan reaksi berbagai pihak, baik dari pengamat, masyarakat, maupun mahasiswa ITB dan mahasiswa pada umumnya.

Adapun pinjol yang bekerjasama dengan ITB dan menyediakan fasilitas pinjaman tersebut adalah PT Danacita.

Sebenarnya universitas yang bekerjasama dengan PT Danacita tidak hanya ITB saja. Kampus lain di antaranya Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran Bandung, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Negeri Semarang.

Reaksi yang timbul pada umumnya negatif. Mahasiswa ITB bahkan menuntut pihak universitas untuk menghapus skema pembiayaan UKT dengan utang ke pinjol.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mendalami kasus ini dan hasilnya telah diungkap. Pengawasan bank dan lembaga keuangan yang lain memang telah beralih dari Bank Indonesia (BI) ke OJK sejak 31 Desember 2013.

Tujuannya supaya pengawasan dan pengaturan bank dan lembaga keuangan lainnya menjadi lebih baik karena ditangani oleh lembaga khusus, yaitu OJK. BI bisa fokus pada tugas menjaga stabilitas nilai rupiah dan ikut menjaga stabilitas sistem keuangan.

Beberapa hasil pendalaman OJK atas kasus tersebut hasilnya seperti berikut.

Pertama, PT Danacita perusahaan pinjol resmi (legal) karena terdaftar di OJK sejak 2 Agustus 2021, dengan bisnis utama memberikan layanan biaya pendidikan.

Kedua, dalam penetapan bunga pinjaman, PT Danacita juga sudah sesuai dengan Surat Edaran OJK nomor 19/SEOJK.06/2023.

Ketiga, dalam penyaluran pinjaman pihak PT Danacita sudah melakukan dengan hati-hati (Prudent). Penyaluran pinjaman tersebut tidak kepada mahasiswa, tetapi langsung kepada pihak universitas untuk mencegah penyalahgunaan pinjaman tersebut oleh mahasiswa.

Perlu sosialisasi intensif

Jika pembiayaan lewat skema utang dari pinjol PT Danacita sudah sesuai aturan, tetapi masih menimbulkan protes, maka akar masalahnya ada pada sosialisasi aturan tentang pinjol.

Masih kurangnya sosialisasi tersebut menyebabkan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya masih kurang memahami seluk beluk pinjol, khususnya tentang hak dan kewajiban nasabah yang meminjam dari pinjol sesuai Peraturan OJK Nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

Oleh karena itu, peran OJK sangat penting dalam hal ini, yaitu supaya melakukan sosialisasi secara lebih intensif.

Kurangnya sosialisasi tergambar dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, gap antara inklusi keuangan dan literasi keuangan di Indonesia masih cukup lebar di kisaran 35 persen.

Artinya yang menggunakan layanan jasa keuangan khususnya pinjol persentase terhadap jumlah penduduk lebih besar dibandingkan persentase yang paham akan seluk beluk atau hak dan kewajiban nasabah pinjol. Idealnya persentase yang paham lebih besar dibandingkan persentase yang menggunakan.