Kompensasi dan Dampak Kenaikan Harga Beras

SEJAK tahun lalu, pemerintah berupaya menstabilkan harga beras dengan mengguyur bantuan langsung ke rumah tangga miskin supaya tidak terdampak kenaikan harga beras akibat El-Nino, sekaligus meredam kenaikan harganya.

Sayangnya ada rumah tangga rentan yang tidak menerima kompensasi bantuan sosial (bansos). Dampaknya, ada potensi penurunan kesejahteraan yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah.

Pasokan beras

Beras di Indonesia belum mengalami surplus. Kalaupun ada peningkatan persediaan merupakan pasokan beras yang belum dikonsumsi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang 26 bulan terakhir pasokan yang melebihi konsumsi pada 8 bulan saja, sisanya defisit.

Bahkan, sejak Juli 2023, produksi beras nasional sudah mengalami defisit yang semakin dalam hingga saat ini. Defisit terdalam pada Januari 2024 sebesar 1,63 juta ton.

Sementara itu, hasil Kerangka Sampel Area (KSA), luas panen padi terus menurun hingga Januari 2024.

Setidaknya dari Agustus 2023 seluas 0,86 juta hektare tersisa 0,32 juta hektare pada Januari 2024.

Meskipun angka perkiraan luas panen akan mengalami peningkatan pada bulan ini dan bulan depan, ada kemungkinan luas panen yang jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Hingga saat ini belum ada peningkatan luas panen yang meningkatkan produksi padi. Pada Agustus 2023, produksi padi nasional mencapai 4,38 juta ton gabah kering giling (GKG) dan tersisa 1,58 juta ton GKG pada Januari 2024.

Sehingga produksi awal tahun 2024 hanya sepertiga dari pertengahan tahun 2023. Sementara, pemerintah sigap menyalurkan bansos beras sejak Oktober 2023.

Bansos Beras

Tahun ini, bansos beras disalurkan sebagai kompensasi untuk menjaga kebutuhan penduduk miskin yang terdampak inflasi dan El-Nino.

Beras yang dibagikan tidak diperoleh dari pasar, supaya tidak terjadi kelangkaan. Tujuannya jelas, membuat masyarakat miskin tidak terbebani kenaikan harga yang meningkat drastis.

Bantuan ini dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pemerintah.

Sebagai gambaran, BPS mencatat pemerintah melakukan impor beras 3 juta ton pada tahun 2023. Impor beras ini tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sehingga, bansos ditujukan untuk menahan kenaikan harga beras di pasar lokal.

Meski demikian, Pemerintah telah memutuskan menghentikan sementara penyaluran bantuan pada 8-14 Februari 2024, sampai selesai pemilu supaya tidak disalah artikan.