Kompensasi dan Dampak Kenaikan Harga Beras

Sayangnya ada rumah tangga rentan yang tidak menerima kompensasi bantuan sosial (bansos). Dampaknya, ada potensi penurunan kesejahteraan yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah.

Pasokan beras

Beras di Indonesia belum mengalami surplus. Kalaupun ada peningkatan persediaan merupakan pasokan beras yang belum dikonsumsi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang 26 bulan terakhir pasokan yang melebihi konsumsi pada 8 bulan saja, sisanya defisit.

Bahkan, sejak Juli 2023, produksi beras nasional sudah mengalami defisit yang semakin dalam hingga saat ini. Defisit terdalam pada Januari 2024 sebesar 1,63 juta ton.

Sementara itu, hasil Kerangka Sampel Area (KSA), luas panen padi terus menurun hingga Januari 2024.

Setidaknya dari Agustus 2023 seluas 0,86 juta hektare tersisa 0,32 juta hektare pada Januari 2024.

Meskipun angka perkiraan luas panen akan mengalami peningkatan pada bulan ini dan bulan depan, ada kemungkinan luas panen yang jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Hingga saat ini belum ada peningkatan luas panen yang meningkatkan produksi padi. Pada Agustus 2023, produksi padi nasional mencapai 4,38 juta ton gabah kering giling (GKG) dan tersisa 1,58 juta ton GKG pada Januari 2024.

Sehingga produksi awal tahun 2024 hanya sepertiga dari pertengahan tahun 2023. Sementara, pemerintah sigap menyalurkan bansos beras sejak Oktober 2023.

Bansos Beras

Tahun ini, bansos beras disalurkan sebagai kompensasi untuk menjaga kebutuhan penduduk miskin yang terdampak inflasi dan El-Nino.

Beras yang dibagikan tidak diperoleh dari pasar, supaya tidak terjadi kelangkaan. Tujuannya jelas, membuat masyarakat miskin tidak terbebani kenaikan harga yang meningkat drastis.

Bantuan ini dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pemerintah.

Sebagai gambaran, BPS mencatat pemerintah melakukan impor beras 3 juta ton pada tahun 2023. Impor beras ini tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sehingga, bansos ditujukan untuk menahan kenaikan harga beras di pasar lokal.

Meski demikian, Pemerintah telah memutuskan menghentikan sementara penyaluran bantuan pada 8-14 Februari 2024, sampai selesai pemilu supaya tidak disalah artikan.

Pengalaman yang sama pada pemilu 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah pusat membekukan penyaluran dana bansos.

Sayangnya, pasar tradisional maupun ritel modern sudah terlanjur kekurangan persediaan, karena persediaan beras memang semakin menipis.

Mengatasi kelangkaan ini, Bulog memperkenankan ritel modern menyalurkan penjualan beras program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) lebih dari 2 ton.

Supaya harga beras cepat melandai sehingga tidak memberatkan bagi sebagian rumah tangga yang tidak menerima kompensasi.

“Missing-Middle”

Rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen menengah, terutama yang masih tercakup dalam pekerja informal, terdampak langsung kenaikan harga beras tanpa perlindungan sosial yang memadai.

Sebagai gambaran, akhir 2023 dan awal 2024, bansos beras terdiri dari dua jenis, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan beras dampak El-Nino yang diteruskan dengan penyaluran Bantuan Pangan Beras kepada masyarakat miskin. Kedua jenis bantuan tersebut menyasar rumah tangga 40 persen terbawah.

Sebagai gambaran, BPNT menyasar keluarga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen ke bawah yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sementara, Bulog menyalurkan bansos beras 10 kg setiap bulan kepada 22 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK yang menyasar 40 persen terendah juga.

Sehingga, rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen menengah atau lebih dari 25 juta rumah tangga menengah yang merasakan kenaikan harga beras.

Padahal, kelas menengah Indonesia telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Pada publikasi Aspiring Indonesia: Expanding the Middle-Class yang dikeluarkan Bank Dunia tahun 2020 mengungkap konsumsi kelompok telah tumbuh sebesar 12 persen per tahun sejak tahun 2002 dan sekarang mewakili hampir setengah dari seluruh konsumsi rumah tangga.

Diperlukan inisiatif perlindungan sosial yang menjangkau 40 persen menengah yang selama ini luput dari bantalan.

Karena, instrumen perlinsos saat ini tidak relevan bagi mereka. Kelas menengah dengan status pekerjaan informal digambarkan sebagai "missing middle" karena tidak terlindungi dari inflasi.

Selama beberapa periode, pertumbuhan pengeluaran rumah tangga 40 persen menengah nyaris selalu di bawah pertumbuhan garis kemiskinan. Tanpa inovasi perlindungan sosial di kelompok ini, inflasi telah menjadi pengganti pajak yang paling memberatkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi tahunan komoditas harga bergejolak pada Januari 2024 sebesar 7,22 persen lebih tinggi dari pajak penghasilan sebesar 5 persen.

Parahnya, kelompok ini harus menanggung kenaikan harga beras 16,24 persen dalam setahun terakhir. Padahal beras memberikan andil tertinggi pada penghitungan garis kemiskinan (GK).

Dampak

Keseimbangan baru harga beras tergantung tingkat kenaikan harga, tingkat pendapatan, sekaligus elastisitas permintaan. Jika kenaikan harga beras tumbuh signifikan, maka masyarakat akan melakukan substitusi pada kualitas lebih rendah.

Namun, jika tidak melakukan perubahan kualitas, maka perlu alokasi pengeluaran yang lebih besar yang berdampak pada meningkatkan beban finansial mereka. Dampaknya, mengurangi tingkat konsumsi di komoditas lainnya.

Keseimbangan baru harga beras ini berdampak langsung pada perubahan GK. Selama ini kenaikan GK lebih tinggi dari inflasi akan memperparah kemiskinan, terutama di perdesaan.

Kontribusi beras terhadap GK perdesaan sebesar 23,73 persen lebih tinggi dari perkotaan yang hanya sebesar 19,35 persen.

Jika kenaikan harga beras semakin liar akibat curah hujan tinggi dan banjir pada Februari 2024 ini, maka potensi naiknya angka kemiskinan pada Maret 2024, tak akan bisa tertanggulangi.

Sekarang, kenaikan harga beras menjadi cermin bahwa ada kelompok rentan yang masih luput dari perhatian pemerintah.

Ke depan, mengelola ekonomi tak akan cukup hanya dengan menyelesaikan permasalahan kemiskinan, karena naiknya kelas menengah perlu diperhitungkan dalam mekanisme perlindungan sosial, terutama sebagai bahan bakar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.