Revisi Permen PLTS Atap Diprotes Pengusaha, Pengamat: Mereka Mementingkan Bisnisnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi protes pengusaha terhadap revisi peraturan menteri ESDM mengenai PLTS Atap dinilai tidak berdasar. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS) Marwan Batubara menilai, revisi aturan tersebut padahal dilakukan demi menghemat anggaran negara.

Marwan mengatakan,protes pengusaha atas revisi Peraturan Menteri No. 26/2021 tentang PLTS Atap hanya berdasarkan kepentingan bisnis semata, tanpa mempedulikan nasib Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saya membaca beberapa artikel keberatan yang disampaikan oleh para pengusaha PLTS Atap atas penghapusan pasal jual beli listrik dalam aturan PLTS Atap sebelumnya,” kata Marwan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/2/2024).

“Mereka hanya mementingkan bisnisnya saja. Padahal jika pasal tersebut tetap ada, negara menanggung beban APBN yang relatif berat,” lanjutnya.

Baca juga: Penghapusan Pasal Jual Beli PLTS Atap Bisa Hindari Kerugian Negara

Menurut Marwan, alasan keberatan yang disampaikan pengusaha-pengusaha itu tidak cukup berdasar. Banyak dari mereka menyampaikan alasan bahwa revisi aturan tersebut akan menyurutkan minat pemasang PLTS Atap hingga memperlambat langkah transisi energi.

“Ini tidak ada hubungannya. Jauh panggang dari api,” lanjut Marwan.

Menurut Marwan, pemasang PLTS Atap rata-rata untuk memenuhi kebutuhan rumahan dan tidak untuk berbisnis dengan negara. Jadi, alasan yang disampaikan itu sangat jauh.

“Kecuali, bagi mereka yang ingin berniat menjual listriknya ke negara melalui jaringan dan transmisi milik negara. Itu yang tidak boleh,” jelasnya.

Baca juga: Revisi Aturan PLTS Atap Dinilai Menguntungkan Masyarakat, Seperti Apa?

Dia menjelaskan, pada revisi aturan yang sudah disetujui pemerintah, tetap membolehkan masyarakat memasang PLTS Atap.

“Tidak ada larangan. Jadi pasang saja kalau memang berminat menikmati listrik yang dibangkitkan dari solar panel atau yang lebih dikenal sebagai energi baru terbarukan,” jelasnya.

Untuk itu, bagi pemasang PLTS Atap bisa menakar sendiri kebutuhan listriknya agar tidak terbuang sia-sia. Konsep menakar kebutuhan listrik itu dinilai jauh lebih penting karena tidak akan merugikan negara.

Baca juga: YLKI: Penghapusan Skema Jual Beli Listrik dari PLTS Atap Win-win Solution

Selain tidak mempedulikan APBN, skema jual beli (ekspor-impor) listrik dengan negara itu juga berisiko mengerek tarif listrik. Untuk itu, Marwan berharap aturan yang telah disetujui oleh Pemerintah segera diundangkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya yang berisiko merugikan negara.

“Ini penting agar negara tidak rugi,” lanjutnya.

Marwan bilang, intermintensi atau ketidakandalan cuaca diakui menjadi salah satu kelemahan pembangkitan listrik dari tenaga surya karena pemasang atau pengusaha PLTS atap tidak bisa memastikan durasi paparan matahari sehingga pasokan listrik menjadi tidak andal.