Kemenkop UKM Berharap Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Kompas.com - 23/02/2024, 19:00 WIB

Haryanti Puspa Sari,

Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

Haryanti Puspa Sari

Penulis

Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

Lihat Foto

Ilustrasi UMKM(Dok. Shutterstock)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Kemenkop UKM) berharap kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki sertifikat halal hingga 17 Oktober 2024 dapat ditunda.

Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman mengatakan, beberapa pihak belum siap dengan kebijakan tersebut, sehingga diharapkan dapat ditunda.

"Jadi harusnya penerapannya, kalau saya berharap ditunda. Atau pendekatannya berubah. Yang haram yang wajib pakai sertifikat. Jadi jangan mempersulit UMKM," kata Hanung saat ditemui di kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

SHUTTERSTOCK/ARIEF BUDI KUSUMA Ilustrasi UMKM kuliner.

Hanung yakin tidak semua produk UMKM dapat disertifikat halal hingga Oktober 2024. Sebab, kata dia, rata-rata produk yang disertifikat hanya 200 produk, sementara satu UMKM bisa memiliki 5 produk.

"Enggak akan tercapai itu. Lebih baik dari awal, kalau saya ya ditunda atau memang kalau perlu diubah pendekatannya," ujarnya.

Hanung mendorong agar sertifikat halal dimulai dari titik utama, misalnya, produk daging harus dipastikan rumah potongnya bersertifikat halal.

"Kalau itu sudah pasti halal kan produk akhirnya pasti halal," tuturnya.

Lebih lanjut, Hanung mengatakan, Menkop UKM Teten Masduki sudah berkomunikasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait kebijakan tersebut. Ia berharap ada titik terang dari kebijakan sertifikat halal UMKM.

"Nanti kita lihat lah. Saya rasa itu jadi salah satu perhatian. Memberi makan itu penting. Lapangan kerja kehidupan itu sangat penting, 99 persen lapangan kerja itu diciptakan UMKM," ucap dia.