Wanti-wanti Bank Dunia Soal Program Makan Siang Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia menanggapi langkah pemerintah yang mulai membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Country Director World Bank Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen mengatakan, berbagai program yang akan dijalankan oleh pemerintahan mendatang harus berlandaskan anggaran belanja yang tepat.

Penganggaran program-program pemerintahan pun juga harus memperhitungkan kemampuan kas negara, dalam hal ini terkait dengan aspek pendapatan dan pembiayaan negara.

Baca juga: Menkop Teten Minta Pelaku UMKM Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis

SHUTTERSTOCK/NEW AFRICA Ilustrasi makan siang di sekolah, makan siang gratis di sekolah.

"Jadi segala rencana program harus dipersiapkan dan juga secara anggaran siap," kata dia, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Dengan pertimbangan tersebut, Bank Dunia berharap, pemerintah dapat mematuhi batas defisit anggaran yang telah ditetapkan, atau setinggi-tingginya sebesar 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Tentu saja kami berharap Indonesia dapat mematuhi batas atas defisit fiskal yang ditetapkan, yaitu 3 persen terhadap PDB," ujar Kahkonen.

Kahkonen menilai, keberlangsungan program makan siang gratis dan dampaknya terhadap kas negara akan sangat tergantung dari rencana penganggaran dan sumber pendanaannya.

Baca juga: Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025, Defisit Anggaran Berpotensi Melebar

Sebagai informasi, pemerintah sudah mulai memasukkan dan membahas program makan siang gratis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN 2025.

Airlangga mengatakan, dengan berbagai program pemerintahan baru mendatang, termasuk program makan siang gratis, pemerintah berencana menetapkan defisit RAPBN 2025 di kisaran 2,48 sampai 2,8 persen terhadap PDB.