Ombudsman Ingatkan Pemerintah, Jangan Sampai Terulang Impor Beras Besar-besaran Seperti 1997-1998

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengimbau pemerintah untuk memitigasi masalah beras agar kejadian impor beras besar-besaran pada 1997-1998 tidak terulang kembali.

Adapun mengutip Kompas.id, jumlah impor beras pada 1997-1998 merupakan yang tertinggi dimana kala itu pemerintah mengimpor 7,1 juta ton beras akibat El Nino.

Sementara pada awal 2024, impor beras yang dilakukan Bulog sudah mencapai 2 juta ton dan akan dilakukan tambahan impor beras sebanyak 1,6 juta ton sehingga total impor beras 2024 sebanyak 3,6 juta ton.

Yeka mengatakan, saat ini pemerintah memang tidak memiliki solusi lain yang cukup instan untuk meningkatkan stok beras selain impor lantaran terjadi masalah produksi di dalam negeri.

Baca juga: Pemerintah Beberkan Alasan Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton

Namun menurutnya, pemerintah harus menyiapkan rencana alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi akibat kekurangan stok beras.

Sebab, impor beras sebanyak 3,6 juta ton itu bisa saja bertambah jika tidak dimitigasi dengan tepat.

"Pemerintah harus memiliki contingency plan. Jangan hanya mengandalkan yang 3,6 juta ton, harus ada antisipasi. Lesson learnednya saat reformasi 1997 6 juta ton impor," ujarnya saat ditemui di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

"Artinya, harus dipersiapkan kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk itu apa? Beras tidak ada, produksi gagal, (impor tertinggi seperti) 1997 terjadi," sambungnya.

Oleh karenanya, dia meminta agar pemerintah aktif mencari sumber-sumber untuk memenuhi stok beras.

Baca juga: Daftar Impor Pangan 2024: Daging Sapi, Jagung, hingga Beras

Misalnya dengan mengkoordinasikan pelabuhan-pelabuhan dengan baik agar bongkar muat beras impor yang biasanya memakan waktu 2 minggu, bisa dilakukan lebih cepat.

Sementara itu juga pemerintah perlu memasok pasar tradisional maupun ritel dengan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) hingga tiba masa panen.

Dia juga mengingatkan agar pemerintah sigap menyetop pasokan SPHP ketika masa panen sudah tiba agar para petani tidak dirugikan.

"Tapi lihat nih sampai kapan kuatnya panen? Dimitigasi. Kalau misalnya ternyata di April nanti bermasalah, SPHP gencarin lagi tapi stok cepat masukin, jangan ambil risiko," tuturnya.

Baca juga: Mentan Klaim Beras Surplus, tapi Kenapa Impor Ditambah?