Menko Airlangga Ungkap Alasan Uji Coba Makan Siang Gratis: "Belanja Masalah" untuk Pemerintahan Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai melakukan uji coba program makan siang gratis untuk siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Uji coba dilakukan di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bersama dengan pemerintah daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, simulasi makan siang gratis itu sebenarnya diprakarsai oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tangerang.

Baca juga: Kala Penyedia Makan Siang Gratis Keluhkan Anggaran Rp 15.000 per Porsi

ekon.go.id Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang yang mengadakan simulasi program makan siang bernama Anak Sehat dan Sejahtera (Aksara) di SMPN 2 Curug Kabupaten Tangerang, Kamis (29/2/2024).

"(Uji coba makan siang gratis) ini volunteer, pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini," kata dia, di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Kamis (29/2/2024).

Dalam simulasi tersebut, pemerintah daerah mempelajari dan mengimplementasikan mekanisme program makan siang gratis. Proses ini meliputi penyiapan anggaran, penyediaan barang dan jasa, hingga penyaluran makan siang kepada siswa.

Kemudian, pemerintah pusat, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mempelajari implementasi simulasi makan siang gratis.

Pada saat bersamaan, pemerintah pusat akan mencari sumber pendanaan yang dapat dialokasikan untuk makan siang gratis, yang nantinya bakal diemplementasikan secara masif pada pemerintahan mendatang.

Baca juga: Uji Coba Makan Siang Gratis di Tangerang, Dari Mana Dananya?

"Ini memang kita lagi belanja masalah, sehingga dengan demikian bisa piloting program besar, supaya bisa diimplementasikan secara baik," tutur Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga bilang, "belanja masalah" yang dilakukan ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah untuk pemeirintahan baru ke depan.