Program Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025, Ekonom: Perlu Ada Penajaman...

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, konsep program makan siang gratis harus dimatangkan terlebih dahulu sebelum masuk dalam RAPBN 2025 sehingga berjalan dengan efektif.

"Karena beban APBN makin besar sehingga perlu ada penajaman daripada program supaya tidak memakan anggaran yang terlalu besar," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/2/2024).

Hal itu merespons sidang kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang membahas program makan siang gratis yang diusung capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Menko Airlangga Sebut Anggaran Makan Siang Gratis Rp 15.000 Per Anak Sudah Diuji Coba

Lebih lanjut, terkait anggaran makan siang gratis Rp 15.000 per anak, Faisal mengatakan, selain anggaran tersebut, anggaran pengadaan lainnya juga perlu disiapkan.

"Anggarannya saja yang perlu diperhatikan tetapi biaya-biaya yang dibutuhkan memastikan makan siang tersalurkan ini perlu dihitung," ucap dia.

Faisal menyebutkan bahwa tidak seharusnya pembahasan program makan siang gratis milik paslon 02 tersebut dibahas di sidang kabinet Pemerintahan Jokowi.

"Secara etis mestinya belum dibahas dulu dalam RAPBN 2025 makan siang gratis ini karena real count dari KPU belum selesai jadi secara etis tidak memenuhi," kata Faisal.

Adapun sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada Senin (26/2/2024) sudah membahas soal program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah mengikuti sidang di Istana Negara, Jakarta, Senin siang.

“Tadi, ada (ada pembahasan soal program makan siang gratis). Saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," ujar AHY.

“Kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik," kata dia.

Baca juga: Menkop Teten Minta Pelaku UMKM Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis

AHY menuturkan, ada 83 juta penerima program makan siang gratis dan susu gratis. Oleh karena itu, secara nominal diperlukan anggaran yang cukup besar dari pemerintah untuk program tersebut.

Selain itu, bukan hanya untuk memberikan tambahan gizi, program tersebut bertujuan menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Karena ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar, karena bisa dibayangkan satu anak saja beras, nasi, lauk, sayur, buah, susu kalikan 83 juta," kata AHY.

“Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat, daerah di tingkat lokal dan UMKMl lokal kita tumbuh, para petani senang, nelayan senang karena hasil panen pertanian dan tangkapannya bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis ini," ucap dia.

Baca juga: Bank Dunia Komentari Program Makan Siang Gratis yang Bakal Masuk APBN