Buka Posko Angkutan Lebaran 2024, Menhub Ungkap Titik Krusial Kepadatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka Posko Angkutan Lebaran 2024 pada 3-18 April 2024 agar para pemangku kepentingan lebih mudah berkoordinasi.

Pembukaan posko dilakukan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan dihadiri oleh para stakeholder mulai dari Ditjen Perhubungan Darat, Laut, dan Perkeretaapian, BMKG, Basarnas, Korlantas, hingga operator transportasi.

"Baru saja kita membuka posko di mana yang hadir selain dari Kementerian Perhubungan ada dari Basarnas, KNKT, dari MenkoPMK, dari BUMN dan BUMS. Korlantas juga hadir di sini dan itu menunjukkan bahwa koordinasi dan soliditas itu tetap terjaga dengan baik," ujarnya saat membuka Posko Angkutan Lebaran 2024 di kantornya, Rabu (3/4/2024).

Baca juga: Program Mudik Gratis ASDP Layani 800 Pemudik untuk Tiga Lintasan

Pada kesempatan itu, Menhub menyebutkan sejumlah titik krusial yang berpotensi terjadi kepadatan, terutama di jalur darat.

Pada jalur darat, akan titik krusial berada di jalur Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Sementara di jalur penyeberangan ada di Pelabuhan Merak Banten dan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.

"Di laut juga ada titik krusial yang ada katakanlah di Batam, ada yang di Makassar, Balikpapan, Sulawesi Selatan, dan juga di Madura," ucapnya.

Baca juga: Simak 5 Tips Persiapan Mudik yang Aman dan Nyaman

Sementara di jalur udara dan perkeretaapian, Menhub bilang, titik krusial yang bakal terjadi relatif dapat diantisipasi dari data jumlah penumpang.

Untuk mengatasi pergerakan masyarakat selama periode Angkutan Lebaran 2024 yang diperkirakan mencapai 193,6 juta orang, Menhub mendorong para pemangku kepentingan saling berkolaborasi dan berkoordinasi. Salah satunya melalui Posko Angkutan Lebaran 2024.

"Hari-hari ini kita akan kolaborasi, tempat ini akan secara real time menyampaikan darat, laut, udara apa yang kita lakukan di tempat-tempat itu, hari ke hari kita akan melakukan video conference dan juga akan berkomunikasi terhadap pihak-pihak yang kita akan komunikasi," tuturnya.

Baca juga: MTI soal Mudik Gratis Pemerintah: Perlu Ada Integrasi Data