Menhub Curhat Kurangnya Komitmen Pemda Bangun Transportasi Massal

JAKARTA KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengeluhkan pemerintah daerah (pemda) yang kurang berkomitmen dalam membangun transportasi publik di daerah masing-masing.

Hal ini, kata Menhub menjadi salah satu permasalahan yang menghambat pemerintah pusat melakukan perpindahan penggunaan transportasi publik konvensional menjadi transportasi publik berbasis listrik.

Sementara di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan oleh penyediaan sarana dan prasarana penunjang kendaraan listrik seperti SPKLU yang masih belum maksimal.

Baca juga: Menhub Pastikan Bandara Juanda Surabaya Siap Layani Penerbangan Haji 2024

"Banyak hal-hal yang menjadi satu hambatan, saya secara jujur mengatakan belum optimalnya dan komitmennya pemda menyelenggarakan angkutan publik. Jangankan e-mobility, angkutan publik (konvensional) pun belum antusias," ujarnya saat menghadiri acara Sustainable E-Mobility Event ITDP di Hotel Le Meredien, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Dia melanjutkan dengan belum maksimalnya komitmen pemda, maka upaya pemerintah pusat untuk merealisasikan penggunaan transportasi publik berbasis listrik ini menjadi lebih berat.

Dia mengungkapkan, selama ini pemerintah pusat sudah berupaya menggelontorkan lebih dari Rp 500 miliar untuk membangun buy the service (BTS) di 10 kota. Meskipun armada yang digunakan masih yang konvensional.

Baca juga: Menhub: Pengembangan Pelabuhan Paling Tinggi Selama 10 Tahun Terakhir, Terminal Paling Rendah

Bahkan pemerintah pusat telah mengupayakan mencari sumber pendanaan lain selain dari APBN, misalnya dengan melobi beberapa institusi keuangan seperti Bank Pembangunan Jerman (KfW) dan Bank Dunia.

"Kami pusat merasa bahwa dukungan itu sangat minimal sehingga kami harus melakukan mapping, melakukan subsidi, melakukan controlling, melakukan evaluasi berkaitan dengan jumlah. Saya ingin sekali ini jalan," ucapnya.

Oleh karenanya, dia berharap pemda-pemda memberikan dukungan yang lebih besar kepada program-program ataupun proyek transportasi publik yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.

"Kalau ada program pusat bukan berarti ini tanggung jawab pusat saja daerah tidak ada peran serta. Harus begitu diberikan sesuatu kesempatan untuk lakukan effort terbaik yang bisa anda lakukan. Yang namanya effort itu tidak saja anggaran tapi perhatian, komunikasi, promosi, yang enggak ada duitnya tapi harus dibantu," tuturnya.

Baca juga: Menhub Ajak Investor Kembangkan Bandara Komodo