Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 119,1 Triliun hingga April 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai realisasi penarikan utang baru untuk pembiayaan kas negara terus meningkat secara tahun kalender hingga April 2024. Hal ini terjadi meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencatatkan surplus.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi pembiayaan anggaran melalui penarikan utang mencapai Rp 119,1 triliun hingga pengujung April lalu. Nilai itu lebih tinggi dari posisi Maret lalu yang mencapai Rp 104,7 triliun.

Nilai realisasi pembiayaan utang itu setara dengan 18,4 persen dari target yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp 648,1 triliun. Sementara itu, jika dibandingkan tahun lalu, realisasi pembiayaan utang turun 51,2 persen dari 244,2 triliun.

Baca juga: Data Terbaru, Utang Pemerintah Turun Jadi Rp 8.262,10 Triliun

Secara lebih rinci, pembiayaan utang utamanya bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 128,6 triliun. Nilai ini setara dengan 19,3 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 666,4 triliun.

"Untuk penerbitan SBN kita secara neto Rp 128,6 triliun itu dibandingkan target APBN yang Rp 666,4 triliun itu berarti 19,3 persen, di bawah 20 persen," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024, di Jakarta, Senin (27/5/2024).

Jika dilihat secara keseluruhan, realisasi pembiayaan anggaran baru mencapai Rp 71,1 triliun, atau setara 13,6 persen dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 522,8 triliun. Rendahnya realisasi pembiayaan ini utamanya didukung oleh pembiayaan non utang.

Tercatat nilai pembiayaan non utang negatif Rp 48 triliun. Nilai ini setara 38,3 persen dari target yang ditetapkan negatif Rp 125,3 triliun.

"Jadi sampai 30 April Rp 71,1 triliun total pembiayaan anggaran itu turun sangat tajam dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 224,4 triliun, turunnya 68,3 persen," tutur Sri Mulyani.

Baca juga: Utang Pemerintah ke Bulog Capai Rp 16 Triliun, Dirut: Hampir Semua Sudah Dibayarkan

Lebih lanjut Sri Mulyani bilang, pembiayaan utang yang dilakukan pemerintah masih terjaga. Ini didukung oleh optimalisasi penerbitan SBN, penarikan pinjamanan tunai bilateral, serta pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL).

Selain itu, bendahara negara mengklaim, beban utang pemerintah tetap terjaga di tengah volatilitas pasar keuangan yang tinggi. Pasalnya, imbal hasil atau yield obligasi pemerintah disebut tetap terjaga.

"Kita memang cukup terukur dalam menerbitkan surat utang kita, kita turun cukup tajam di 68,3 persen pada saat market sedang cheatery, ini yang menyebakan kita akan mungkin bisa menjaga yield kita," ucapnya.