Mau Kuliah Gratis Seperti di Negara Maju? Sri Mulyani: Pajaknya 70 Persen Per Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal celetukan orang-orang yang menyebutkan jika di negara maju seperti di Nordik (negara-negara Eropa Utara) kuliah gratis, sementara di Indonesia tidak.

Menurut bendara negara, pendidikan gratis di sana bisa dilakukan lantaran pajak yang dikenakan oleh negara per orang juga besar. Alias, bukan "cuma-cuma" belaka.

"Saya jadi menteri keuangan tuh sering juga orang-orang menyeletuk 'mbok ya kayak Nordic Countries itu loh, segala macam bebas sampai perguruan tinggi, dari lahir sampai perguran tinggi enggak perlu bayar apa-apa," tutur Sri Mulyani dalam seminar nasional Jesuit Indonesia, di Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Ia menyebutkan, negara nordik rata-rata mengenakan pajak pendapatan sekitar 65 - 70 persen terhadap penduduknya.

Baca juga: Respons Celetukan Negara Maju Bisa Kasih Kuliah Gratis, Sri Mulyani: Di Sana Pajaknya sampai 70 Persen

Lantas dengan setoran pajak yang tinggi tersebut, negara memiliki kemampuan fiskal lebih besar untuk mendukung pelaksanaan berbagai fasilitas dasar negaranya, seperti edukasi.

"Aku pernah punya teman di Bank Dunia, dia dari Finlandia. Saya tanya, how much tax you pay? Oh, around 70 percent. Jadi kalau kamu dapat (gaji) 100.000 (US dollar), kamu cuma dapet 30.000 US dollar? Iya," tutur dia.

Oleh karenanya, Sri Mulyani menyebutkan, fasilitas pendidikan gratis negara Nordik sebenarnya tidak sepenuhnya gratis.

"Di dunia enggak ada yang gratis, pasti ada yang bayar," katanya.

Baca juga: Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Konsekuensi pajak rendah di AS

Sri Mulyani membandingkan lagi dengan negara adidaya Amerika Serikat (AS) yang mengenakan tarif pajak lebih rendah ketimbang pajak warga negara di negara-negara Eropa Utara.

Konsekuensinnya masyarakat harus membayar berbagai fasilitas dasar dengan biaya lebih tinggi.

"Makanya inflasinya tinggi banget. The most expensive university fee itu di Amerika Serikat," ujar dia.

Menarik kesimpulan dari dua kasus itu, Sri Mulyani bilang bahwa kehadiran pemerintah di suatu negara tidak bisa "gratis".

Diperlukan biaya, berupa pendapatan negara, yang lebih besar agar pemerintah mampu memberikan fasilitas lebih besar kepada masyarakat.

"Negara hadir dan hadirnya itu ditopang dengan APBN, we have to collect more, spend better, dan jaga risiko pembiayaannya," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema Student Loan Imbas UKT Mahal

(Rully R. Ramli, Aprillia Ika)