Pemerintah Buka Ruang Prabowo "Utak-atik" APBN 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merekomendasikan agar target defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 diturunkan dari target yang ditetapkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Rekomendasi itu disampaikan Suharso dengan tujuan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dapat melakukan penyesuaian terhadap APBN yang disiapkan oleh pemerintah saat ini.

Dalam gelaran Pembahasan Asumsi Dasar dalam KEM-PPKF 2025 bersama Komisi XI DPR, Suharso merekomendasikan agar target defisit RAPBN 2025 diturunkan menjadi 1,5 hingga 1,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca juga: Siapkan RAPBN 2025, Sri Mulyani: Kita Terus Berkomunikasi dengan Orang Prabowo

Angka itu lebih rendah dari yang ditetapkan dalam dokumen KEM-PPKF 2025, yakni sebesar 2,45 hingga 2,82 persen terhadap PDB.

"Kami berharap bu menkeu dan dari Komisi XI, kalau memang itu disepakati, defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5-1,8 (persen)," kata Suharso dalam gelaran Rapat Bersama Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

"Sehingga, ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang kalau akan menggunakan pasal itu," sambungnya.

Baca juga: Mau Kuliah Gratis Seperti di Negara Maju? Sri Mulyani: Pajaknya 70 Persen Per Orang

Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PDI-Perjuangan Dolfie Othniel Frederic sempat mempertanyakan kemampuan RAPBN 2025 untuk memfasilitasi program pemerintahan Prabowo.

Sebab, defisit yang dipatok saat dinilai sudah terlalu tinggi, meskipun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) belum selesai disusun.

Oleh karenanya, alih-alih memasang target defisit yang "lebar", pemerintah dinilai perlu menekan angka defisit sehingga memberikan ruang fiskal yang lebih besar di RAPBN 2025, sehingga nantinya pemerintahan Prabowo dapat menjalankan programnya dan menyesuaikan anggaran belanja lewat APBN Perubahan (APBN-P).

Pandangan itu pun diamini oleh Suharso yang menyebutkan, dalam penyusunan RAPBN di periode transisi, presiden terpilih melakukan penyesuaian lewat APBN-P.

"Presiden terpilih berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan RPJMN tahun pertama melalui APBN-P," ucapnya.

Baca juga: Keluhan Luhut, Dapat Anggaran Sedikit tapi Kerja Seabrek…

Sebagai informasi, pada Selasa (4/6/2024), Suharso bilang pelebaran defisit disebabkan oleh arah kebijakan Prabowo yang akan melanjutkan proyek-proyek era Jokowi.

Dengan demikian, meski belum terdapat RKP era Prabowo, pemerintah saat ini sudah menyiapkan defisit anggaran yang lebih besar.

"Presiden terpilih (Prabowo) mengusung tema keberlanjutan," kata Suharso.