Ada Wacana Pembentukan Superholding, Kementerian BUMN Akan Hilang?

Presiden Joko Widodo pun menegaskannya saat debat kelima capres-cawapres bahwa di atas holding-holding tersebut akan ada superholding.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, superholding itu yang akan menggantikan Kementerian BUMN.

"Ya Kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada superholding," ujar Rini di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Menurut Rini, superholding itu nantinya akan menyerupai Temasek Holdings dari Singapura dan Khazanah Nasional dari Malaysia. Walaupun tak ada lagi Kementerian BUMN karena adanya superholding, namun tetap dikontrol langsung oleh pemerintah.

"Malah justru langsung. Sama saja, Khazanah juga langsung ke PM. Temasek juga langsung ke PM. Jadi nanti kalau superholding juga langsung ke Presiden, sama," kata Rini.

Rini mengatakan, bedanya adalah bentuknya bukan seperti birokrasi, tapi layaknya kementerian. Ia menambahkan, Presiden Jokowi mengharaokan BUMN dikelola secara profesional.

"Jadi, ya g mengawasi harus orang-orang profesional, bukan orang-orang birokrasi," kata Rini.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, pembentukan holding BUMN akan terus didorong guna meningkatkan kemampuan setiap perusahaan pelat merah. Dalam waktu dekat akan dibentuk holding infrastruktur yang terdiri atas sejumlah BUMN karya.

Namun, tidak menutup kemungkinan akan dibentuk holding lain yang berkaitan dengan migas, pertanian hingga perkebunan. 

"Akan ada holding-holding yang atasnya akan ada super holding. Oleh sebab itu BUMN kita ke depan harus berani keluar kandang, ke luar negeri, membuka pasar, membuka jaringan-jaringan, membuka networking, sehingga swasta nanti bisa masuk dan mengikuti mereka," tutur Jokowi saat debat Pilpres 2019 putaran kelima di Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Dengan kemampuan holding yang demikian, imbuh Jokowi, mereka akan memiliki kemampuan lebih dalam mencari modal. Sehingga mereka dapat mengerjakan sejumlah pekerjaan besar, tak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri.