Defisit Anggaran Terus Melebar, Akhir Tahun Diprediksi Lampaui UU APBN 2019

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) pada periode Juni 2019 mengalami defisit sebesar Rp 135,8 triliun.

Defisit ini lebih besar ketimbang periode yang sama pada tahun lalu yang hanya Rp 110,56 triliun atau 0,75 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Realisasi defisit tersebut setara dengan 0,84 persen dari PDB. Selain itu, realisasi tersebut juga setara dengan 54,3 persen dari estimasi APBN 2019 yang memerkirakan defisit hingga akhir tahun sebesar Rp 296 triliun.

“Total defisit anggaran sampai semester I adalah Rp 135,8 triliun, memang lebih besar dibandingkan defisit semester satu tahun lalu. Tapi ini masih lebih baik dari defisit di tahun 2017 dan 2016," ujar perempuan yang akrab disapa Ani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Dia menjelaskan, meningkatnya defisit APBN disebabkan realisasi pendapatan negara yang sebesar Rp 898,8 triliun atau 41,5 persen dari target APBN 2019.

Sementara realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp 1.034,5 triliun atau sudah 42,03 persen dari pagu APBN 2019.

Ani menjelaskan realisasi pendapatan negara tumbuh sebesar 7,8 persen dibandingkan periode yang sama 2018 sebesar Rp833,45 triliun. Sementara realisasi belanja tumbuh lebih tinggi, yaitu 9,59 persen dibandingkan realisasi APBN pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 944 triliun.

Adapun untuk realisasi pembiayaan anggaran hingga Juni 2019 tercatat sebesar Rp 175,35 triliun atau mencapai 59,2 persen dari pagu APBN 2019. Pembiayaan ini lebih rendah 0,5 persen dari periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 176,2 triliun.

Lampaui UU APBN 2019

Sri Mulyani memaparkan, defisit APBN hingga akhir tahun 2019 bakal mencapai Rp 310,81 triliun atau 1,93 persen dari PDB. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan II APBN 2019 yang sebesar Rp 296 triliun atau sebesar 1,84 persen dari PDB.

"Dengan outlook belanja dan pendapatan sampai akhir tahun kami perkirakan defisit anggaran 1,93% dari GDP," ujar dia.

Ani memaparkan, tingginya defisit yang malampaui target APBN disebabkan lemahnya penerimaan negara akibat tekanan ekonomi. Contohnya saja, penerimaan perpajakan negara diprediksi bakal mengalami kekurangan atau shortfall hingga Rp 140 triliun dari target APBN yang sebesar Rp 1.577,56 triliun.

"Defisit 1,93 persen dari GDP sedikit lebih tinggi dari defisit dalam UU akibat adanya tren pelemahan penerimaan dan perekonomian yang mengalami tekanan," jelas dia.

Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah memrediksi pembiayaan yang dibutuhkan bakal mencapai Rp 310,8 triliun dari yang diajukan APBN Rp 296 triliun.

Namun, Sri Mulyani menilai angka tetrsebut tidak terlampau besar dan tidak bakal memunculkan persoalan signifikan terhadap anggaran negara.

"Tidak terlalu terjadi deviasi dari sisi pembiayaan yang menimbulkan persoalan yang signifikan dalam pembiayaan dari defisit kita yang meningkat lebih sedikit dibandingkan UU APBN," ujarnya

Belum Perlu APBNP?

Tak hanya perkara defisit saja yang meleset, beberapa outlook perekonomian dalam APBN 2019 juga diprediksi bakal meleset.

Sri Mulyani mencontohkan, pertumbuhan ekonomi semester I 2019 diproyeksi hanya mencapai 5,1 persen. Angka tersebut di bawah target di asumsi dasar makro perekonomian 2019 yang sebesar 5,3 persen.

Selain itu, nilai tukar rupiah ternyata cukup perkasa pada paruh pertama tahun ini. Kurs mencapai nilai rata-rata Rp 14.197 per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut jauh berada di bawah asumsi yang dipatok sebesar Rp 15 ribu per dolar AS. Parameter lainnya adalah suku bunga Surat Perbendaharaan Negara alias SPN 3 bulan di atas target, pada semester I, angkanya 5,8 persen dari asumsi 5,3 persen.

Beberapa indikator lainnya seperti harga minyak mentah, serta lifting minyak dan gas bumi juga meleset dari asumsi APBN 2019. Harga minyak mentah ternyata lebih rendah dari asumsi, yaitu 63 dollar AS per barrel dari patokan 70 dollar AS per barrel. Sedangkan lifting minyak hanya 755 ribu barrel per hari dari asumsi 775 ribu barrel per hari dan lifting gas bumi hanya 1.054 ribu barrel per hari dari target 1.250 ribu barrel per hari.

Namun, Sri Mulyani Indrawati tak memastikan mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2019 setelah melihat kondisi perekonomian pada semester I.

"Kami lihat dari semester satu dan outlook masih di dalam range, jadi kami juga akan melihat, sama seperti kondisi tahun 2018," ujar dia.

Dia menjelaskan dalam pembahasan Kemenkeu bersama BPKP ditemukan beberapa pos dalam APBN yang perlu dikoreksi.