Menteri ATR Sebut Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah telah menentukan lokasi untuk ibu kota baru Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut lokasi ibu kota baru itu berada di Provinsi Kalimantan Timur.

“Iya Kaltim benar,” ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Namun, Sofyan masih mengunci rapat di mana persisnya lokasi ibu kota baru tersebut. Dia tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi itu.

“Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” kata Sofyan.

Menurut Sofyan, begitu lokasi pasti calon ibu kota baru itu diumumkan Presiden Jokowi, pihaknya akan mengamankan kepemilikan lahannya.

“Begitu diputuskan di mana lokasinya, akan kami kunci (lahannya),” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sendiri pernah mengunjungi Provinsi Kaltim pada Mei 2019. Saat itu dia mengunjungi salah satu satu lokasi bernama Bukit Soeharto di Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim.

Lokasi tersebut digadang-gadang akan menjadi lokasi ibu kota negara Indonesia.

Pemerintah pun sudah memperhitungkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru.

Dengan luas pusat pemerintahan 2.000 hektar dan luas kota keseluruhan 40.000 hektar, pemerintah telah menganggarkan sebesar 33 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 446 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrasrtuktur dasar kota dan berbagai kelengkapannya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin memperkirakan akan ada 800.000 aparatur sipil negara ( ASN) yang pindah jika ibu kota jadi dipindahkan.

“ASN pusat sudah ada datanya tinggal ibu kotanya di mana tinggal pindah. Ya kurang lebih hampir satu juta, sekitar 800.000 (ASN) yang pindah,” ujar Syafruddin di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Syafruddin mengatakan, 800.000 ASN yang pindah tersebut terdiri dari semua kementerian yang ada di Jakarta. Menurut dia, para ASN harus siap jika nanti dipindah.

“Kalau semua kementerian dan lembaga pindah, ya ASN pindah. Enggak mungkin tinggal di sini (Jakarta),” kata mantan Wakapolri tersebut.

Berbeda dengan Syafruddin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, tak semua ASN di kementerian akan dipindah ke ibu kota baru.

Dia memperkirakan hanya 600.000 ASN yang akan dipindah ke ibu kota baru.

“Enggak semuanya. Yang pindah adalah yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan publik. Yang pelayanan (publik) enggak bisa pindah,” kata Bima.