Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Sebelum Mobil Listrik, Kuasai Dulu Baterainya...

"Upaya tersebut harus didukung kemudahan investasi dalam pemanfaatan hasil hilirisasi nikel menjadi baterai lithium yang berdaya saing," kata Johnny Darmawan, Wakil Ketua Umum Kadin di Tribata Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Johnny mengatakan, moratorium ekspor nikel per Januari 2020 akan dilakukan dan ini sangat baik untuk meningkatkan peluang yang baik di industri baterai. Ini adalah kebijakan di sektor hulu yang menjadi Iangkah awal untuk memposisikan Indonesia sebagai produsen baterai untuk mendukung proses elektrisasi kendaraan di lima tahun mendatang.

Dia menambahkan, untuk menekan harga mobil listrik yang sangat tinggi, maka ada baiknya jika pemerintah lebih dahulu memulai komitmen dari kendaraan yang lebih kecil dulu.

Dengan begitu ke depannya akan membuat baterai semakin murah, yang otomatis mengurangi harga mobil listrik.

"Supaya harga baterainya bisa murah, kalau tidak dimulai (dengan kendaraan kecil) , kapan cost-nya turun?" ucapnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kemenperin, Doddy Rahadi mengatakan, sejauh ini Indonesia belum menguasai teknologi pembuatan baterai.

Sehingga jika teknologinya sudah dikuasai maka bukan tidak mungkin Indonesia bisa memproduksi sendiri.

"Itu bertahap ya, kita kan baru di bahan baku baterainya, tentunya teknologi baterai harus kita kuasai dahulu. Nanti perkembangan berikutnya baru ada jenis baterai pack atau baterai cell," ungkapnya.

https://money.kompas.com/read/2019/11/26/120337426/sebelum-mobil-listrik-kuasai-dulu-baterainya

Terkini Lainnya

Info Limit Tarik Tunai BCA Sesuai Jenis Kartu ATM Lengkap

Info Limit Tarik Tunai BCA Sesuai Jenis Kartu ATM Lengkap

Spend Smart
3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

Earn Smart
[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

Whats New
Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Whats New
Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Whats New
Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada  Kuartal I 2024

Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada Kuartal I 2024

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke