KKP Minta Tambahan Anggaran Rp 3 Triliun, Buat Apa?

Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo mengatakan, target penyaluran dana bergulir pada 2020 adalah sebesar Rp 725 miliar. Rencananya dana tersebut disalurkan untuk 17.576 pelaku usaha melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

"Untuk dapat memberikan akses modal tersebut, diperlukan dana kelolaan sebesar Rp 4 triliun. Dengan perhitungan terdapat saldo di BLU-LPMUKP saat ini sebesar Rp 1 triliun, maka masih terdapat kebutuhan tambahan sebesar Rp 3 triliun," ucap Nilanto di Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Nilanto menuturkan, penyaluran dibutuhkan agar pelaku usaha di sektor tersebut naik kelas dan mengerti literasi keuangan. Apalagi, lebih dari 85 persen pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan berskala mikro dan kecil.

"Financing ini adalah salah satu kebijakan kami untuk mendorong kredit komersial yang memadai. Kadang kami lihat masih ada anggapan, risiko sektor kelautan dan perikanan sangat tinggi. Padahal dengan proses mitigasi yang tepat, sangat potensial dibiayai," terang dia.

Dia bilang, modal Rp 725 miliar tersebut bakal disalurkan untuk sektor perikanan tangkap (nelayan), pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar ikan.

"Termasuk seluruh pusat pendukungnya, usaha garam rakyat, dan usaha pesisir lainnya," jelas Nilanto.

Sebagai informasi, alokasi anggaran ini telah dilakukan sejak tahun 2017 dengan realisasi penyaluran Rp 11,12 miliar. Kemudian, tahun 2018 LPMUKP kembali mendapat alokasi sebesar Rp 850 miliar dengan realisasi Rp 215,7 miliar diberikan kepada 8.475 pelaku usaha.

Sementara itu, realisasi alokasi anggaran tahun 2019 berkisar Rp 182,5 miliar untuk 3.937 pelaku usaha.

Dalam kurun waktu 2017-2019, LPMUKP telah menyalurkan Rp 409,3 miliar bagi 13.037 pelaku usaha KP. Distribusi penyaluran paling banyak untuk sektor perikanan tangkap Rp 144,75 miliar, diikuti oleh perikanan budidaya Rp 190,65 miliar, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan sebesar Rp 58,14 miliar.