Pemerintah Diminta Lancarkan Distribusi Pakan Ternak Jika Lockdown

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) meminta pemerintah tetap melancarkan distribusi pakan ternak jika benar-benar terjadi lockdown alias karantina total.

Pasalnya, isu lockdown dalam beberapa hari terakhir kian menguat seiring dengan pernyataan beberapa pejabat tinggi negara. Terlebih beberapa wilayah telah melakukan karantina lokal.

Dalam surat edaran nomor 058P/BP-GPMT/III/20 tentang "Masukan untuk Peraturan Pemerintah Jika dilakukan Lockdown", Ketua Umum GPMT Desianto Budi Utomo memohon, transportasi untuk distribusi hendaknya tidak dibatasi.

"Mohon dapat dipastikan agar transportasi dan distribusi yang berhubungan dengan pakan dan bahan pakan tidak termasuk yang dibatasi," kata Desianto seperti dikutip dalam surat edaran, Senin (30/3/2020).

Desianto menuturkan, pakan dan bahan pakan adalah produk dan pendukung sektor peternakan dan perikanan, seperti anak ayam, benih ikan, benur, ayam, telur, ikan, udang, makanan olahan, serta produk pendukung (jagung dan feed additive).

Produk yang dihasilkan pun merupakan kebutuhan bahan pokok nasional.

Dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan pasal 55 ayat 1 pun disebutkan, 'selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat'.

"Ini menunjukkan kebutuhan makanan ternak sama halnya dengan kebutuhan pokok manusia yang harus disediakan, yang transportasi pengirimannya harus lancar tidak dilakukan pembatasan," ungkap Desianto.

Selain itu, pihaknya meminta kegiatan bongkar muat dari/ke pelabuhan terkait pakan dan bahan pakan tetap beroperasi.

Begitu pun dengan penyebrangan antar provinsi atau antar pulau, truk maupun kontainer untuk muatan pakan dan bahan pakan tetap berjalan normal.

"Jika suplai dan distribusi pakan dan bahan pakan terganggu, maka budidaya peternakan dan perikanan juga akan terganggu, yang akan berakibat terganggunya suplai sumber protein (ayam/telur/ikan/udang) kepada masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah kian membuka kemungkinan diberlakukannya lockdown atau karantina total kawasan Jabodetabek.

Pemerintah bahkan melakukan rapat koordinasi soal lockdown hari ini.

Hal tersebut menyusul kian merebaknya wabah virus corona dengan jumlah positif terinfeksi yang kian bertambah setiap hari.

"Besok ada rapat, di rapat itu kita harapkan, saya merekomendasikan dalam rapat itu kalau bisa Jakarta, Jabodetabek itu sudah di karantina. Tapi tergantung rapat dengan Pak Menko Maritim," ujar Budi ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (29/3/2020).