Besaran Gaji Direksi Garuda Setelah Dipotong 50 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Garuda Indonesia Tbk mengambil kebijakan untuk memotong gaji para karyawan dan direksi di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut diketahui berdasarkan Surat Edaran Nomor JKTDZ/SE/70010/2020 tentang Ketentuan Pembayaran Take Home Pay Terkait Kondisi Pandemi COVID-19.

Surat edaran tersebut pun dibenarkan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (17/4/2020).

“Dengan sangat terpaksa direksi harus mengambil langkah yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan, salah satunya adalah dengan melakukan pemotongan pembayaran take home pay,” demikian bunyi surat edaran tersebut.

Untuk direksi, pemotongan gaji ditetapkan sebesar 50 persen. Pemotongan pembayaran take home pay akan dilakukan mulai April 2020 sampai dengan Juni 2020, yang dilakukan secara berjenjang.

Lalu berapa sebenarnya, berapa gaji direksi Garuda Indonesia setelah dipotong 50 persen.

Dikutip dari Laporan Keuangan Garuda Indonesia tahun 2018, total besaran gaji dan remunerisasi direksi ditetapkan sebesar 2.145.575 atau Rp 33,14 miliar (kurs Rp 15.444).

Saat ini ada delapan orang direksi Garuda Indonesia, jika dibagi rata masing-masing anggota direksi, maka setiap satu orang direksi mendapatkan gaji dan remunerisasi sebesar Rp 4,14 miliar per tahun atau Rp 345,2 juta per bulannya.

Sementara dengan kebijakan pemotongan gaji sebesar 50 persen bagi petinggi Garuda Indonesia, maka jika asumsi rata-rata gaji dan remunerisasi delapan direksi sama, maka gaji yang diterima setiap direksi sebesar Rp 172 juta.

Sementara bagi karyawan Garuda Indonesia, besaran presentase pemotongan ditetapkan secara berjenjang sesuai kategori. Bagi Vice President, Captain, First Office, dan Flight Service Manager sebesar 30 persen. Kemudian, bagi Senior Manager 25 persen. Flight Attendant, Expert dan Manager sebesar 20 persen.

Selanjutnya, Duty Manager dan Supervisor sebesar 15 persen. Staff (Analyst, Officer atau setara) dan Siswa sebesar 10 persen.

THR karyawan Garuda Indonesia

Adapun terkait Tunjangan Hari Raya (THR), perusahaan akan tetap memberikannya dengan besaran sebelum pemotongan sesuai arahan pemerintah.

“Pemotongan pembayaran ini sifatnya hanya penundaan. Perusahaan akan mengembalikan akumulasi pemotongan tersebut saat kondisi perusahaan dianggap sudah memungkinkan,” tulis surat tersebut.

“Itu keputusan internal Garuda, jadi mereka punya itungan sendiri kenapa pemotongan dilakukan dan kita Kementerian BUMN serahkan semua kebijakan ke Garuda,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Sebelumnya, Irfan Setiaputra mengatakan, pemotongan gaji pegawai tersebut diberlakukan untuk memastikan business sustainability perusahaan tetap terjaga di tengah tekanan kinerja industri penerbangan dunia yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

“Pemotongan gaji dilakukan secara proporsional mulai dari level direksi hingga staf mulai dari 10 persen untuk level staf hingga 50 persen untuk direksi,” ujar Irfan dalam keterangannya.

Irfan menjelaskan, pemotongan gaji ini merupakan pilihan terbaik yang bisa diambil perusahaan di tengah tantangan kinerja operasional yang terdampak secara menyeluruh pada lini bisnis sektor penerbangan.

“Kebijakan ini kami ambil dengan pertimbangan yang sangat mendalam atas kondisi Perusahaan saat ini yang kami percaya dapat dan akan terus bertahan melewati masa yang kurang menguntungkan bagi industri penerbangan, sehingga kembali siap dan mampu untuk kembali menjalankan layanan operasional secara optimal ke depannya,” kata Irfan.

Mantan Direktur Utama PT INTI ini menambahkan, sebagai national flag carrier, Garuda Indonesia berkomitmen untuk terus beroperasi menunjang kebutuhan masyarakat baik dari layanan logistik maupun operasional penerbangan.

Untuk itu, Garuda Indonesia harus mempertimbangkan berbagai hal untuk memastikan perusahaan tetap berkinerja dengan maksimal.

“Dapat kami pastikan pemotongan gaji ini bersifat penundaan, perusahaan akan mengembalikan akumulasi pemotongan pada saat kondisi memungkinkan, sejalan dengan performa kinerja Perusahaan kedepannya. Adapun untuk kebijakan THR tetap akan kami berikan sesuai aturan yang berlaku,” ucap dia.

(Sumber: KOMPAS.com/Ade Miranti | Editor: Erlangga Djumena, Bambang P. Djatmiko)