Pentingnya Mendongkrak Produktivitas Tenaga Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Produktivitas buruh di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah, lantaran relatif rendah bila dibanding negara-negara tetangga.

Bahkan, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan, produktivitas buruh di Indonesia terendah kedua di Asia Tenggara.

Menurut Fithra, rendahnya produktivitas buruh tersebut turut memengaruhi lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Untuk bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi maka kita butuh productivity. Jika kita bicara productivity maka kita bicara labor productivity (produktivitas buruh). Produktivitas buruh kita nomor dua terendah se-Asean,” kata Fithra dalam diskusi virtual yang diadakan oleh Jaringan Bonus Demografi, Kamis (23/4/2020).

Fithrah memaparkan upah buruh di Indonesia relatif tinggi. Namun demikian, imbuh dia, upah yang tinggi tidak akan menjadi masalah selama produktivitasnya juga tinggi.

“Masalahnya jika dibandingkan antara upah dan gaji itu ada gap yang cukup signifikan. Upahnya tinggi sementara produktivitas levelnya stagnan. Sehingga membuat ongkos produksinya menjadi mahal,” ungkap Fithra.

Fithra menyebut, rendahnya produktivitas buruh di Indonesia ini juga memengaruhi lambatnya pertumbuhan investasi di Indonesia.

Sebab, produktivitas buruh menjadi daya tarik bagi investor yang akan menanam modal.

“Kalau dibandingkan dengan Myanmar, pertumbuhan produktivitasnya tercatat bisa mencapai 80 persen. Ini yang menyebabkan adanya appetite (keinginan) dari investor untuk masuk ke Myanmar,” terang dia.

Menurut Fithra, apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia masih belum bisa secara optimal menarik para investor untuk bisa berinvestasi.

“Ketika saya sebagai investor misalnya ingin masuk ke Asia Tenggara maka saya akan masuk ke Vietnam, Thailand, Myanmar, Malaysia, dan Filipina bukan Indonesia,” ujarnya.

Fithra berharap pendekatan omnibus law yang kini tengah dibahas Pemerintah dan DPR RI bisa mengatasi permasalahan ini.

“Masalah produktivitas ini bisa seharusnya terselesaikan oleh omnibus law,” kata Fithra.