Anggota DPR Sebut Mencetak Uang Tak Bisa Jadi Solusi di Tengah Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, masalah ekonomi Indonesia yang tertekan karena pandemik virus corona (Covid-19) tidak bisa diselesaikan dengan cetak uang oleh Bank Indonesia (BI).

Menurutnya, Indonesia tidak bisa disetarakan dengan Zimbabwe yang selama ini menyelesaikan masalah dengan mencetak uang serta redominasi mata uang.

"Kalau mencetak uang apa nanti enggak seperti Zimbabwe? Size, model, struktur ekonomi dengan Zimbabwe beda. Sistem moneternya beda, sistem politiknya juga beda," ujar Misbakhun dalam diskusi virtual yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Rabu (6/5/2020).

Ada anggapan jika BI mencetak uang untuk menekan masalah perekonomian Indonesia tidak akan menyebabkan inflasi, hal itu dibantah oleh dirinya.

Meskipun dengan cetak uang, lanjut Misbakhun, inflasi masih dapat terukur.

"Kemudian, kalau mencetak uang apakah bakal menyebabkan inflasi? Iya. Saya tahu, tapi inflasinya bisa terukur. Kalau dibutuhkan salurannya ke APBN dia akan menjadi jaring pengaman sosial sehingga dia akan menumbuhkan daya beli," katanya.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPR RI mengusulkan ke pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun. 

Cetak uang lebih banyak, bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak virus corona ( Covid-19).

Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, juga mendukung wacana yang dilontarkan para wakil rakyat tersebut. Bahkan menurut versi Gita, uang yang dicetak diusulkan jauh lebih besar, sebanyak Rp 4.000 triliun.

Wacana cetak uang baru dilontarkan setelah melihat defisit APBN yang melebar di atas 5 persen dari sebelumnya hanya 1,75 persen.

Gita yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Pertimbangan Kadin itu berpendapat, BI tak perlu khawatir soal melemahnya rupiah di hadapan mata uang negara lain.

Pasalnya, banyak negara kini mencetak uang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dalam negerinya.

Dia juga menepis kekhawatiran banyak pihak adanya moral hazard dalam pencetakan uang. Menurutnya kunci penting penyaluran uang tersebut ke masyarakat yakni dengan memperketat koordinasi pusat dan daerah dalam menentukan kanalisasi penyaluran bantuan.