Sri Mulyani Klaim Sistem Penganggaran di RI Lebih Baik dari Negara Lain

Bendahara Negara itu mengungkapkan proses penganggaran yang bermula dari perencanaan, penganggaran, hingga pembahasan dengan DPR.

Kemudian proses pengawasan dilakukan oleh DPR dan pemeriksaan oleh BPK sebelum akhirnya disampaikan kembali kepada DPR .

Penyusunan RUU Pertanggungjawaban anggaran merupakan proses panjang yang tidak dimiliki oleh semua negara di dunia.

"Itu suatu mekanisme check and balance yang menurut saya, dari pengalaman saya bekerja di dunia ini, sangat jarang negara-negara punya proses check and balance yang cukup seimbang seperti di Indonesia," jelas Sri Mulyani ketika melakukan rapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (23/6/2020).

Meski demikian, Sri Mulyani pun mengakui proses perencanaan anggaran dan belanja negara di Indonesia cukup rumit.

Pasalnya, Indonesia memiliki sistem politik seperti sentralisasi, desentralisasi serta jumlah partai yang banyak jika dibandingkan dengan negara lain.

"Dan kombinasi itu tidak mudah. Kalau di negara lain seperti di Rusia cuma satu partai, Amerika dua partai, Inggris dua partai, ini (sistem penganggaran) yang menimbullkan warna pada tata kelola perundangan dan proses budgeting kita," jelas dia.

Sri Mulyani mengatakan, meski sistem penganggaran sudah dianggap baik namun tidak berarti tidak ada hal yang perlu diperbaiki.

Untuk itu, pemerintah akan melanjutkan redesigning sistem penganggaran pada tahun depan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas anggaran melalui reformasi sistem penganggaran.

Menurut dia, inisiatif untuk melakukan redesign sistem penganggaran sudah dilakukan sejak 2020 ini karena adanya pandemi covid-19. Pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk menutup kebutuhan pembiayaan penanganan covid-19.

"Redesigning sistem penganggaran yang sebetulnya sudah dimulai 2020 ini tapi karena covid kita betul disrupsi luar biasa. Tapi kita ingin siapkan terus untuk bisa dilaksanakan di 2021," kata dia.

Dirinya menambahkan, pemerintah ingin agar beberapa program yang dilakukan oleh masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah bisa dilakukan secara sinkron. Tak hanya itu, pemerintah juga berharap dilakukan better spending, memaksimalkan value for money, serta zero cost budgeting menjadi suatu yang sangat penting.

Selama ini Sri Mulyani menilai, masih ada belanja di pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak sinkron. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah agar penggunaan anggaran bisa memiliki manfaat yang lebih baik.

"Misalnya DAK fisik jalan, antara prioritas yang dibangun oleh jalan nasional provinsi kabupaten kota itu perlu suatu sinkronisasi yang manfaatnya jauh lebih baik daripada kalau dialokasikan dan direncanakan kalau tidak terkoordinasi," ungkap dia.