Erick Thohir akan Pantau Program Penjaminan Kredit Modal Kerja bagi UMKM

Hal tersebut dilakukan agar program tersebut bisa cepat disalurkan dan juga tepat sasaran.

“Kami bersama dengan Kementerian Keuangan secara regular melakukan monitoring terhadap program ini, sehingga penyaluran kredit moda kerja dan program penjaminan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran,” ujar Erick, Selasa (7/7/2020).

Erick menjelaskan, pelaku UMKM yang bisa memanfaatkan program dari pemerintah ini tak bisa sembarangan. Mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

“Penerima pinjama juga harus memiliki kriteria tertentu dan memiliki rekam jejak yang baik,” kata mantan bos Inter Milan itu.

Nantinya, kata Erick, ada pula pihak independen yang ikut memantau program penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) ini.

“Pelaksanaan proses Penjaminan KMK ini akan dimonitor oleh pihak independent dalam hal ini BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), sehingga baik secara prosedur dan governance diharapkan pelaksanaan penjaminan ini dilaksanakan dengan optimal,” ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, penyaluran program kredit modal kerja untuk UMKM bisa mencapai Rp 100 triliun.

Untuk itu, pemerintah pun akan membayarkan premi penjaminan sebesar Rp 5 trilliun kepada Jamkrindo dan Askrindo. Dengan demikian, program kredit modal kerja ini pun bakal bergulir tak hanya tahun ini saja, namun hingga tahun 2021 mendatang.

"Nilainya bisa mencapai Rp 100 triliun, dan akan diperpanjang sampai 2021. Kita berharap ini tetap bergulir untuk pemulihan ekonomi agar terakselerasi, dan berjalan tidak hanya 2020 tapi juga 2021," jelas Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (7/7/2020).

Lebih lanjut Bendahara Negara itu menjelaskan, dengan program kredit modal kerja tersebut, harapannya 60 juta UMKM yag ada di Inonesai bisa mulai pulih dan kembali produktif setelah sempat terpukul oleh pandemi virus corona (Covid-19).

Sri Mulyani pun mengatakan, untuk tahun ini kredit modal kerja yang bisa tersalurkan sebesar Rp 65 triliun hingga Rp 80 triliun.