Pengusaha: Kita Asyik Bangun Infrastruktur, tapi Lalai Kembangkan Industrinya

“Saat ini kita lagi asyik membangun infrastruktur, tapi kita lalai membangun (kembangkan) industrinya. Serta telat meningkatkan kualitas industrinya,” ujar Sekjen BPP Gapensi Andi Rukman dalam webniar, Kamis (9/7/2020).

Pengusaha mengeluhkan maraknya peredaran baja impor di dalam negeri. Bahkan, baja impor tersebut tak memiliki label Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Hampir semua teman-teman di daerah ini mengeluhkan dengan kondisi kejadian yang menimpa mereka, yakni beredarnya produksi baja yang tidak berlebel SNI,” ucapnya.

Akibatnya, produk baja impor membanjiri pasar di dalam negeri.

Dia berharap pemerintah bisa memberi proteksi kepada produsen baja di dalam negeri. Menurut dia, baja buatan dalam negeri tak kalah dengan buatan negara lainnya.

“Kebutuhan kita pada industri baja ini 15-20 juta, kita mampu untuk melakukan itu. Dengan catatan, pemerintah harus tegas memproteksi pemain baja nasional ini untuk menutup keran impor,” ucap dia.

Andi menerangkan, produksi baja Indonesia tak kalah dengan China, Vietnam, dan Thailand. Namun, karena mereka bisa memproduksi lebih besar, maka harga yang ditawarkan jadi lebih murah.

“Kita pun harus berkompetisi dengan daya saing harga, kita punya Krakatau Steel yang luar biasa. Tapi, kenapa kebijakan impor ini masih dibuka. Ini jadi persoalan. Yang kita khawatirkan kami punya 514 kabupaten/kota, 34 provinsi bisa-bisa menerima hasil produsen yang tidak ber-SNI,” ujarnya.

Dia pun mengakui, ada beberapa produk baja yang tak bisa dihasilkan di dalam negeri, misalnya rel kereta api.

Namun, untuk produk yang lainnya, pemain baja dalam negeri tak kalah dari negara lainnya.

“Harus ada affirmative action dari pemerintah, setop jangan membuka keran impor lagi, kita besarkan industri kita, jadi tuan di negeri sendiri, dan kita pasti mampu,” kata dia.