Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Per Juli 2020 Mencapai Rp 330 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dari Januari hingga Juli 2020 telah mencapai Rp 330,2 triliun atau 2,01 persen persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sri Mulyani menyatakan defisit tersebut merupakan 31,8 persen terhadap pagu APBN dalam Perpres 72/2020 yang sebesar Rp 1.039,2 triliun triliun atau 6,34 persen terhadap PDB.

"(Defisit) ini menggambarkan penerimaan mengalami tekanan sedangkan belanja naik akibat Covid-19," kata Sri Mulyani dilansir dari Antara, Rabu (26/8/2020).

Sementara itu, ia mengatakan realisasi pendapatan negara hingga Juli tahun ini mencapai Rp 922,2 triliun yaitu 54,3 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp 1.699,9 triliun.

Pendapatan tersebut turun 12,4 persen year-on-year (yoy) dibandingkan periode sama 2019 yaitu sebesar Rp 1.052,4 triliun yang tumbuh 5,8 persen dari Juli 2018.

Pendapatan negara turun karena penerimaan perpajakan terkontraksi hingga 12,3 persen (yoy) yaitu hanya Rp 711 triliun atau 50,6 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp 1.404,5 triliun.

Untuk realisasi untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yaitu sebesar Rp 208,8 triliun yang terkontraksi hingga 13,5 persen (yoy) dan telah mencapai 71 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp 294,1 triliun.

Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga Juli tahun ini tumbuh 1,3 persen (yoy) yaitu sebesar Rp 1.252,4 triliun dari Rp 1.236,3 triliun pada periode sama tahun lalu.

Sri Mulyani mengatakan realisasi Rp 1.252,4 triliun tersebut merupakan 45,7 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp 2.739,2 triliun.

Pertumbuhan belanja negara ditunjang oleh belanja pemerintah pusat sebesar Rp 793,6 triliun yang tumbuh 4,2 persen dari periode sama 2019 yakni Rp 761,3 triliun dan 40,2 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp 1.975,2 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat yang tumbuh 4,2 persen itu didorong oleh belanja bantuan sosial Rp 117 triliun atau 68,6 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp 170,7 triliun dan mampu tumbuh hingga 55,9 persen

"Oleh karena itu dampaknya terhadap defisit APBN sangat besar yaitu di dalam perpres sampai akhir tahun estimasi sebesar 6,34 persen dari PDB dan sampai akhir Juli defisit adalah 2 persen," kata Sri Mulyani.

Pertumbuhan ekonomi di kisaran 0 persen

Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani Indrawati juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III mendatang berada di kisaran 0 persen hingga minus 2 persen.

Adapun untuk keseluruhan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berada di kisaran -1,1 persen hingga positif 0,2 persen.

Jika proyeksi tersebut terealisasi, artinya Indonesia menghadapi pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Dengan demikian, maka kondisi perekonomian RI masih dalam kategori resesi teknis.

"Kalau indikator di Juli, di kuartal III, terjadi down side risk, suatu risiko nyata. Kuartal-III di kisaran 0 persen hingga negatif 2 persen," jelas Sri Mulyani ketika memberikan paparan dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (25/8/2020).

Bendahara Negara itu menjelaskan, kinerja perekonomian pada kuartal III tidak sesolid yang dibayangkan.

Nyatanya, kinerja ekspor dan impor, hingga indikator tingkat produktifitas manufaktur serta sektor keuangan justru kembali ke zona negatif pada periode Juli 2020 ini.

Sri Mulyani pun mengatakan, kunci utama untuk mengerek kinerja perekonomian pada kuartal III adalah investasi dan konsumsi domestik.

"Kalau tetap negatif meski pemerintah sudah all out maka akan sulit untuk masuk ke zona netral tahun ini," ujar Sri Mulyani.

(Sumber: KOMPAS.com/Mutia Fauzia | Editor: Bambang P Djatmiko)