Dongkrak Penyaluran KPR Subsidi, BTN Hadirkan Program KPR Khusus Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendorong laju penyaluran KPR Subsidi untuk mempercepat pencapaian Program Satu Juta Rumah.

Salah satu inovasi terbaru adalah fitur untuk KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT, yakni Graduated Payment Mortgage.

Dalam fitur ini, suku bunga kredit yang diberikan fixed sebesar 10 persen selama 3 tahun. Adapun perbedaan dengan KPR BP2BT adalah versi sebelumnya belum dilengkapi fitur GPM dan belum menggunakan sistem suku bunga berjenjang pada 3 tahun pertama kredit berjalan.

Adapun KPR BP2BT merupakan salah satu skema KPR Subsidi selain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dan Subsidi Selisih Bunga atau SSB.

“Kami harapkan dengan fitur Graduated Payment Mortgage atau GPM angsuran dapat lebih terjangkau sehingga masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dapat lebih antusias menggunakan skema KPR BP2BT untuk dapat memiliki rumah impiannya,” kata Direktur Utama BTN Pahala Nugraha Mansury dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

Untuk menarik minat nasabah, BP2BT tak kalah menarik dengan skema FLPP maupun SSB. Pahala memaparkan, dengan fitur baru, keringanan yang diperoleh masyarakat makin bertambah untuk mendapatkan rumah tapak maupun rumah susun yang diidamkan.

Pertama, uang muka atau down payment (DP) mulai dari 1 persen dari harga jual rumah. Kedua, mendapatkan bantuan uang muka sebesar 45 persen dari harga rumah atau maksimal Rp 40 juta.

Ketiga, jangka waktu kredit atau tenor hingga 20 tahun. Dan yang keempat, terbaru fitur GPM, suku bunga kredit hanya 10 persen untuk 3 tahun pertama dan suku bunga selanjutnya akan mengambang atau floating dengan tetap memperhatikan batas tertinggi yang ditetapkan Pemerintah.

Menurut Pahala, inovasi tersebut menjadi strategi BTN untuk mempercepat penyaluran KPR Subsidi selain menggunakan skema FLPP maupun SSB.

“Dengan fitur GPM tersebut, kami menargetkan penyaluran KPR BP2BT hingga akhir tahun ini dapat menyentuh 3.000 unit, adapun per Agustus lalu pencapaian kami baru sekitar 300 unit,” kata Pahala menjelaskan.

Adapun untuk mendapatkan KPR BP2BT, masyarakat yang dapat mengajukan aplikasinya harus memenuhi syarat sebagai berikut belum pernah memiliki rumah, belum pernah mendapatkan subsidi/bantuan perumahan dari pemerintah, memiliki penghasilan sesuai dengan zonasi penghasilan yang diatur oleh Kementerian PUPR dengan kisaran Rp 6,5 juta untuk rumah tapak dan Rp 8,5juta untuk rumah susun (penghasilan joint income bagi yang sudah menikah).

Kemudian, telah menabung di bank selama 3 bulan dengan batasan minimal saldo pada saat pengajuan sebesar Rp 2 juta hingga Rp 5 juta (tergantung besar penghasilan), memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP-El), memiliki Akta Nikah untuk pasangan suami istri, memiliki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

”Pemohon juga harus memiliki dokumen yang lengkap, seperti keterangan penghasilan, keterangan usaha, dan bagi PNS, Polri atau TNI harus menyertakan surat penempatan terakhir, dan lain surat keterangan lain sebagainya sebagai penguat bahwa pemohon memenuhi persyaratan,” ujar Pahala.

Sebagai informasi, BP2BT merupakan penerapan Program National Affordable Housing Program, yakni Program Perumahan Terjangkau (NAHP) dari Bank Dunia.

Bank Dunia memberikan pinjaman pendanaan dukungan perumahan kepada pemerintah yang merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara Kelompok Bank Dunia di Indonesia. Kementerian PUPR kemudian menyalurkan bantuan tersebut melalui bank yang dipercaya, salah satunya BTN.