Gedung Kantornya Dirusak, Ini Respons Kementerian ESDM

JAKARTA, KOMPAS.com - Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dirusak oleh massa demonstran yang melempari gedung tersebut dengan bebatuan, Kamis (8/10/2020).

Dilansir dari Antara, Jumat (9/10/2020), massa demo dari kawasan Harmoni dan Bundaran Patung Kuda bergerak mundur menuju Jalan MH Thamrin. Massa kemudian masuk ke kantor Kementerian ESDM melompati pagar.

Massa yang tak terkendali kemudian melempari kaca pintu utama Gedung Kementerian ESDM dengan batu. Tak hanya itu, sebuah mobil yang terparkir pun rusak ringsek akibat menjadi sasaran massa.

Massa yang melakukan demonstrasi menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dipukul mundur ke Jalan Medan Merdeka Selatan pada Kamis petang.

Pemukulan mundur itu seusai massa yang bergerak maju menuju Istana Merdeka, ditahan oleh kepolisian di depan Museum Gajah, kemudian dipukul mundur ke Bundaran Patung Arjuna Widjaja.

Gas air mata juga ditembakkan oleh pihak keamanan. Satu pos polisi juga dilaporkan dibakar oleh massa tak dikenal.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menjelaskan bahwa tidak ada korban jiwa ataupun terluka dalam peristiwa pengrusakan gedung kementerian.

"Tidak ada korban jiwa ataupun terluka, kami turut prihatin atas kerusakan gedung tersebut," kata Agung Pribadi.

Agung juga menjelaskan bahwa kendaraan operasional Kementerian ESDM berupa mobil dan juga kendaraan pribadi milik pegawai Kementerian mengalami kerusakan.

Ia menyebutkan, selain mobil, kaca-kaca gedung utama mengalami kerusakan parah. Namun, ia belum bisa merinci jumlah kerugian yang ditanggung.

Tak ganggu investasi

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan, aksi demonstrasi besar menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak akan menyurutkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Saya ingin katakan sampai dengan hari ini belum ada niat investor membatalkan (niat berinvestasi) gara-gara demo atau mengganggu iklim investasi, belum ada. Insya Allah ini landai-landai saja, kita berdoa yang terbaik agar demonya selesai," kata dia.

Menurut Bahlil, sebagai mantan aktivis, demonstrasi merupakan instrumen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di negara demokrasi. Demonstrasi juga dijamin dalam konstitusi. Namun, ia mengingatkan agar aksi tersebut tidak anarkistis dan tetap menjaga ketertiban.

Ia mengaku teringat ketika pada 1998 saat dirinya sempat ditahan polisi karena melakukan aksi demo. Kala itu, ia menjabat sebagai ketua senat salah satu kampus.

"Saya melihat ini memotret diri saya. Demo itu instrumen menyampaikan aspirasi dan sebagai negara demokrasi yang dijamin UU, saya pikir silakan saja yang penting demo harus baik, menjaga ketertiban, kemudian bisa jangan sampai anarkis karena negara kan dalam kondisi semua karena Covid-19," kata dia.

Bahlil mengatakan, ada 153 perusahaan yang bakal berinvestasi di Indonesia seusai UU Cipta Kerja disahkan. Sebab, para pengusaha tersebut menilai UU Cipta Kerja memberikan kepastian dan mempermudah proses mereka untuk melakukan investasi di Indonesia.

Bahlil pun mengatakan, ratusan perusahaan yang menyatakan komitmen untuk berinvestasi di Indonesia tak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga perusahaan asing yang melakukan relokasi dari negara lain.

"Kemarin 153 perusahaan itu ada relokasi, beberapa dari negara Korea, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, China, dan ada Eropa beberapa," ujar Bahlil.