Pemerintah Akui Bangun Smelter Tidak Mudah, Ini Alasannya

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, melalui hilirisasi tembaga, akan terjadi peningkatan nilai tambah.

Nilai tambah tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar bagi negara dan masyarakat Indonesia.

"Kami ingin proses nilai tambah yang panjang itu sebanyak mungkin memberi dampak bagi negara, untuk meningkatkan pendapatan negara, membuka lapangan kerja, dan membangun kemandirian (energi),” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (16/10/2020).

Oleh karenanya, Ridwan pun mendorong agar pembangunan smelter tetap dilaksanakan, meskipun ia menyadari bukan langkah mudah bagi badan usaha mengingat diperlukan modal investasi yang cukup besar.

"Setiap sen yang keluar (dari korporasi) harus dihitung, pemerintah pun setiap sen yang tidak didapatkan harus juga dihitung. Itu adalah hak rakyat Indonesia. Keseimbangan ini yang akan kami cari," tuturnya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) semakin memperkuat dan menegaskan hilirisasi nilai tambah tembaga menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan.

"(Harus) dilakukan baik bagi pemerintah yang menyuruh wajib dan pelaku industri agar terimplementasi dengan baik," kata Ridwan.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki dua smelter tembaga yang salah satunya dioperasikan oleh PT Smelting, perusahaan patungan antara PT Freeport Indonesia dan Mitsubishi yang telah dibangun sejak 1996 di Gresik, Jawa Timur. Perusahaan ini memiliki kapasitas pasokan konsentrat tembaga sebesar 1 juta ton tembaga per tahun dan menghasilkan 300.000 ton katoda tembaga per tahun.

Kini, Freeport tengah membangun smelter tembaga kedua yang juga berlokasi di Gresik, tepatnya di kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), dengan kapasitas olahan sebesar 2 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Adapun nilai investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 3 miliar dollar AS.

Namun, Direktur Utama Freeport Indonesia, Tony Wenas mengakui pembangunan smelter tidak akan menguntungkan bagi perusahaan.

Apabila nantinya pembangunan smelter terselesaikan, pihaknya perlu mengucurkan susidi sebesar 300 juta dollar AS setiap tahunnya, selama 20 tahun ke depan.

Kendati demikian, ia memastikan, sampai saat ini Freeport akan terus melanjutkan pembangunan fasilitas olahan tersebut.

Sebagaimana bagian dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah disepakati pada 2018.

“Ini adalah suatu komitmen dari kita, untuk membangun smelter tetap kita lakukan terlepas dari keekonomian pembangunan smelter baru itu, kurang baik. Dalam arti kata tidak ekonomis secara moneter,” ucap Tony.