Sri Mulyani: Anggaran Program PEN 2021 Capai Rp 688 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini mencapai Rp 688,33 triliun atau meningkat dari alokasi sebelumnya Rp 627,9 triliun.

“Program PEN tahun 2021 mencapai Rp 688,3 triliun yang kalau dibandingkan (realisasi) tahun 2020 mencapai Rp579,78 triliun. Ini menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan,” kata Sri Mulyani dilansir dari Antara, Senin (15/2/2021).

Sri Mulyani mengatakan program PEN ini merupakan survival dan recovery kit untuk melindungi masyarakat, menjaga kelangsungan usaha dan mendukung program prioritas.

Ia merinci anggaran PEN 2021 yang mencapai Rp 688,33 triliun tersebut fokus untuk lima bidang yakni kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, serta dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi.

Bidang pertama yaitu kesehatan memiliki alokasi anggaran Rp 173,3 triliun meliputi program vaksinasi Covid-19, diagnostik (testing dan tracing), biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian.

Kemudian juga bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP, earmark TKDD untuk kesehatan, insentif perpajakan kesehatan, dan anggaran komunikasi PEN.

Bidang kedua adalah perlindungan sosial Rp 150,21 triliun meliputi PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako, Pra Kerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, diskon listrik, serta iuran jaminan kehilangan pekerjaan.

Bidang ketiga adalah program prioritas sebesar Rp 123,8 triliun meliputi pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta program prioritas lainnya.

Bidang keempat adalah dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp 187,17 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, BPUM, penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, IJP UMKM dan korporasi, pembebasan rekmin dan biaya abonemen listrik, serta pembiayaan PEN lainnya

Kemudian juga untuk penempatan dana dan pencadangan serta PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan yaitu HK, ITDC, Pelindo III, dan KIW.

Bidang kelima adalah insentif usaha Rp 53,86 triliun meliputi PPh 21 DTP, pembebasan PPh 22 Impor, pengembalian pendahuluan PPN, PPh Final DTP UMKM, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, penurunan tarif PPh Badan, serta PPN tidak dipungut KB/KITE.

Utang luar negeri

Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia akhir triwulan IV-2020 mencapai 417,5 miliar dolar AS terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 209,2 miliar dolar dan swasta termasuk BUMN sebesar 208,3 miliar dolar AS.

“Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia akhir triwulan IV-2020 tumbuh sebesar 3,5 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 3,9 persen,” demikian keterangan tertulis Bank Indonesia. 

BI mencatat pertumbuhan ULN Indonesia itu melambat terutama disebabkan perlambatan pertumbuhan ULN swasta.

Pada triwulan IV-2020, ULN pemerintah tercatat sebesar 206,4 miliar dolar AS atau tumbuh 3,3 persen secara tahunan atau (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2020 sebesar 1,6 persen (yoy).

BI mengungkapkan meningkatnya ULN pemerintah karena terjaganya kepercayaan investor sehingga mendorong masuknya aliran modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

BI menyebutkan ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 23,9 persen dari total ULN pemerintah.

Kemudian, di sektor konstruksi (16,7 persen), sektor jasa pendidikan (16,7 persen), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,9 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,1 persen).

Sementara itu, ULN swasta pada akhir triwulan IV-2020 tercatat 3,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 6,2 persen (yoy).

Perlambatan ini, lanjut BI, karena ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) serta kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan (LK) yang lebih dalam.

Pada akhir triwulan IV-2020, ULN PBLK tumbuh sebesar 6,4 persen (yoy), melambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 8,4 persen (yoy).

Selain itu, kontraksi ULN LK tercatat sebesar 4,7 persen (yoy), lebih besar dari kontraksi pada triwulan sebelumnya yang tercatat 0,9 persen (yoy).