Ekonom: Kalau Enggak Mau Kebanjiran Impor, Jangan Ikut Kerja Sama Dagang!

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan, masuknya produk impor ke Indonesia tak lepas dari langkah pemerintah yang menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara.

Lantaran saat Indonesia ingin produknya di ekspor sebanyak mungkin, maka negara mitra dagang tentu ingin produknya juga masuk ke Indonesia.

"Ini implikasi perdagangan internasional yang pada akhirnya impor barang konsumsi semakin banjir," ujar Ahmad dalam webinar Indef, Senin (8/3/2021). 

Oleh sebab itu, menurut Ahmad, tak tepat bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggaungkan benci produk luar negeri.

Kampanye ini dinilai dapat memicu retaliasi atau tindakan balasan dari negara mitra dagang yang akhirnya menghambat ekspor produk Indonesia.

"Jadi sebenarnya itu salah sendiri, kalau misalnya enggak mau kebanjiran impor, yah jangan dulu ratifikasi perdagangan bebas," kata dia.

"Kalau keputusannya sudah bulat untuk ikut berbagai kerja sama perdagangan bebas, konsekuensinya harus mau terima impor. Ini kok mau ikutan kerja samanya tapi impornya enggak mau terima," lanjut Ahmad.

Meski demikian, Ahmad menekankan, kerja sama perdagangan bebas tanpa adanya persiapan yang matang memang bakal berdampak bagi industri dalam negeri.

Salah satunya bisa menimbulkan defisit neraca perdagangan.

Selain itu, berpotensi terjadinya trade creation effect, yaitu peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat negara mitra dagang lebih tinggi ketimbang masyarakat Indonesia.

"Ini implikasi-implikasi yang perlu diperhatikan, mungkin hitungan seperti ini masih minim dilakukan kita," ucap dia.

Oleh sebab itu, Ahmad menilai, sejalan dengan banyaknya perjanjian dagang yang dimiliki Indonesia, pemerintah harus mampu menyiapkan dan mendorong produk-produk lokal berdaya saing dengan produk impor.

Menurut dia, hal itu dapat dilakukan dengan industrialisasi yakni dengan penguatan struktur dari hulu ke hilir guna meningkatkan nilai tambah produk.

Sehingga rantai pasok menjadi kuat dan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, subtitusi impor, hingga ekspor. 

"Karena kalau sudah kuat strukturnya dengan mekanisme perdagangan bebas apapun kita enggak perlu takut," ujar dia. 

Di sisi lain, pemerintah tentu tetap perlu melakukan perlindungan pada produk-produk buatan dalam negeri. Diantaranya dengan kebijakan non-tariff measures atau hambatan non-tarif.

Kebijakan non-tarif merupakan berbagai bentuk kebijakan selain tarif bea cukai, yang umumnya bertujuan membatasi produk-produk impor.

Salah satunya dengan menetapkan persyaratan standar tertentu pada produk impor yang akan masuk.

Selain itu, bisa pula pembatasan dengan kebijakan di mana sebuah industri bisa melakukan impor bahan baku.

Namun, barang produksinya sebagian besar haruslah untuk kebutuhan ekspor.

"Impor-impor yang perlu diatur tentu memang harus diatur. Terlebih yang bertujuan untuk bisa membantu UMKM memiliki kontribusi lebih besar dalam penyediaan produk lokal," tutup Ahmad.